Beranda Jateng Prihatin Perkawinan Anak BKOW Sosialisasikan UU 35 Tahun 2014

Prihatin Perkawinan Anak BKOW Sosialisasikan UU 35 Tahun 2014

197
Para pembicara dan pengurus BKOW berfoto bersama usai sosialisasi UU 35 Tahun 2014 di Gedung Wanita, Rabu (17/10/2018).

JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Provinsi Jawa Tengah tercatat menempati posisi ke-7 di Indonesia dalam angka perkawinan anak di Indonesia.

“Berdasarkan data BKKBN, 3.876 perkawinan anak terjadi pada tahun 2016, yang tersebar di wilayah Brebes, Grobogan, Demak, Magelang, dan Wonosobo,” terang Pelaksana perlindungan anak pada Bidang PHPA DP3AKB Provinsi Jawa Tengah, Isti Ilma Patriani, dalam Sosialisasi UU No 35 Tahun 2014, di Gedung Wanita, Rabu (17/10/2018).

Ilma mengatakan, perkawinan anak telah menjadi perhatian dunia. Bahkan, Kementrian PPPA RI telah mencatat apabila 375 anak perempuan telah dipaksa menikah setiap harinya.

Banyak dampak yang akan dialami perempuan apabila mengalami perkawinan pada usia anak. Jika dia hamil, anak usia 10-14 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal dunia dibandingkan persalinan pada usia di atas 20 tahun.

Selain itu, angka putus sekolah, juga akan menyumbang masalah sosial. “Belum lagi masalah kesehatan terkait risiko kanker rahim, KDRT, perceraian, ataupun kematian ibu dan anak,” jelasnya.

Sekretaris Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Provinsi (KPK2BGA) Provinsi Jawa Tengah Eko Roesanto Fiaryanto mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada pasal 20 disebutkan, negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Sedangkan Ketua Jurnalis Perempuan Jawa Tengah Rita Hidayati menyampaikan pentingnya peran media massa dalam mengkampanyekan three ends sebagai bagian dari upaya perlindungan pencegahan kekerasan. “Sebagaimana pasal 72, media massa juga berperan dalam upaya pencegahan kekerasan dan perlindungan anak,” ujarnya.

Ketua V Koordinator Bidang Hukum HAM Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Jateng Ibu Ery, mengatakan, sosialisasi diselenggarakan sebagai program BKOW dalam kepedulian terhadap perlindungan anak di Jawa Tengah.  Ita/drh