Beranda Jateng Pantura Barat Protes Pelarangan Jaring Cantrang, Nelayan Tegal Ancam Blokir Jalingkut

Protes Pelarangan Jaring Cantrang, Nelayan Tegal Ancam Blokir Jalingkut

BERBAGI
FOTO:TRUBUS

JATENGPOS.CO.ID. TEGAL- Ribuan nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal dan Paguyuban Nelayan Kota Tegal (PNKT) bersama pelaku usaha perikanan lainnya akan memblokir Jalan Lingkar Utara (Jalingkut) melalui aksi unjuk rasa besar-besaran, Senin (8/1) ini.

Aksi tersebut dilakukan terkait pelarangan penggunaan alat tangkap ikan cantrang yang berlaku 1 Januari 2018.

Bendahara HNSI Riswanto mengatakan, pelarangan penggunaan alat tangkap ikan cantrang diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 2 Tahun 2015 yang sudah diubah menjadi Permen KP Nomor 71 Tahun 2016.

Akibat pelarangan ini, sekitar 600 kapal cantrang di Kota Tegal mangkrak dan tidak bisa melaut. “Ada 12.000 orang anak buah kapal (ABK) atau nelayan menganggur serta kehilangan penghasilan untuk menafkahi anak istri mereka,” kata Riswanto dalam siaran pers resmi yang diterima.

Selain nelayan, kata Riswanto, 860 orang buruh yang bekerja pada 11 unit pengolahan ikan fillet dan 12 cold storage juga dibuat menganggur dan kehilangan penghasilan.

Sebagian dari buruh fillet adalah istri-istri dari ABK atau nelayan. Di samping itu, efeknya penarik becak dan gerobak ikan di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari terancam kehilangan pekerjaan dan penghasilannya. Menurut Riswanto, unit pengolahan ikan dan cold storage mengandalkan pasokan bahan baku ikannya dari nelayan cantrang.

Dengan dilarangnya cantrang, unit pengolahan ikan terpaksa tutup, karena tidak ada lagi bahan baku ikan dengan nilai ekonomis yang bisa diolah menjadi bakso, somai, dan lainnya yang terjangkau masyarakat ekonomi lemah. Sedari awal, nelayan sudah meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membuktikan keamanan cantrang melalui uji petik tim independen.

“Permintaan ini sangatlah sederhana dan wajar. Namun sampai sekarang kenapa pemerintah tidak mau melakukannya? Saat ini nelayan dan buruh ikan masih berharap Bapak Presiden Joko Widodo mau segera turun tangan dan melihat langsung kondisi ekonomi nelayan dan buruh ikan yang terdampak,” jelas Riswanto. (nam/ela/jpnn/muz)

BERBAGI