Beranda Jateng Ratusan Pengemudi Online di Kendal Belum Urus Uji KIR

Ratusan Pengemudi Online di Kendal Belum Urus Uji KIR

BERBAGI

JATENGPOS.CO.ID. KENDAL– Sejak hari Kamis (1/2) kemarin Peraturan Menteri Perhubungan (permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 terkait operasional perijinan taksi online mulai diberlakukan. Namun, hingga kini keberadaan taksi online di wilayah Kabupaten Kendal masih banyak yang belum melakukan Uji KIR.

Pengamat Transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno mengatakan uji kelayakan kendaraan umum sangatlah perlu agar terjamin keselamatan dan kenyamanan bagi penumpang yang menggunakan jasa transportasi tersebut.

Hal itu seperti yang telah dituangkan dalam Pasal 53 Undang-undang mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Pengujian berkala meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji. Uji KIR ini diwajibkan bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, serta kereta tempelan yang dioperasikan di jalan,” katanya.

Djoko menyampaikan jika ada kendaraan umum yang yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala, maka pengemudinya dapat dipidanakan. “Seperti metro mini dan angkot yang ditemukan masih berasap tebal dan ditengarai asal lolos uji berkala, maka laporkan saja pada instansi berwajib untuk segera ditindak,” tegasnya.

Sementara itu, Kasie Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal, Arief Lukmanul Hakim mengatakan hingga saat ini baru ada sekitar 28 unit taksi online yang sudah melakukan penerbitan izin taksi online di wilayah regional eks Karisidenan Semarang, Kedung Sepur.

“Sejauh ini kami sudah melakukan sosialisasi Permenhub itu kepada para Paguyuban taksi online di Kendal. Dari data yang diberikan setidaknya ada 200 orang yang tergabung dalam Paguyuban Taksi Online Kendal,” katanya.

Arief menyebutkan untuk jumlah taksi konvensional di wilayah Kabupaten Kendal terbilang cukup sedikit, yakni hanya ada sejumlah 36 unit saja.

Sedangkan satu diantara syarat yang disebutkan dalam Permenhub nomor 108 tahun 2017 itu, lanjut Arief, adalah para taksi online yang telah membentuk sebuah badan hukum. Ia meminta bagi para pengemudi taksi online agar segera mengurus perizinannya. (via/muz)

BERBAGI