Beranda Jateng Pantura Barat Rekanan Proyek TPAS Terancam Diblacklist

Rekanan Proyek TPAS Terancam Diblacklist

BERBAGI
Seorang pekerja melangkah ke TPAS yang belum selesai dibangun, Jumat (15/12). FOTO : K. ANAM SYAHMADANI/JPNN

JATENGPOS.CO.ID, TEGAL – Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sementara (TPAS) di Jalan Mataram yang diperpanjang selama 50 hari sejak 9 November, belum menampakkan hasil signifikan. Apabila hingga batas akhir waktu perpanjangan tidak dapat diselesaikan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH)  Kabupaten Tegal menegaskan akan memutus kontrak dan mem-black list rekanan yang mengerjakan.

“Tidak ada toleransi lagi, apabila sampai tanggal 29 Desember tidak selesai, maka putus kontrak dan black list,” kata Pelaksana Tugas Kepala DLH Tegal Rudi Hersetyawan melalui Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Haryoto di Kantor DLH, Jalan Nila, Jumat (15/12).

Selain putus kontrak dan black list, sanksi lainnya juga sudah menanti. Yakni, denda klaim pencairan jaminan pelaksanaan 5 persen. Pembangunan TPAS digarap rekanan asal Bekasi, mulai 13 Juli 2017 dengan anggaran Rp4 miliar. Semula, proyek ini ditargetkan selesai 9 November, namun meleset karena sejumlah kendala. Antara lain, terkait alat berat, material, dan tenaga kerja.

Atas keterlambatan tersebut, rekanan didenda 1/1000 per hari dari nilai kontrak, dibayarkan ke kas daerah. Menurut Haryoto, saat ini pekerjaan masih dikisaran 60 persenan. Apabila tidak selesai, maka TPAS yang dibangun tidak sesuai fungsi maksimalnya. “Kalau tidak selesai bukan Controlled Landfill, namun hanya Open Dumping,” ujar Haryoto.

Seperti diketahui, TPAS dibangun karena halaman Kantor UPTD yang sebelumnya digunakan untuk menampung sampah sudah kelebihan kapasitas. Sementara, pembangunan TPA Bokong Semar belum bisa direalisisasikan tahun ini. Haryoto menerangkan, sembari menunggu realisasi TPA Bokong Semar, TPAS sebenarnya dapat digunakan dalam jangka waktu tiga tahun. (nam/jpnn/saf)