Beranda Ekonomi Serikat Pekerja Pertamina Demo Tolak Akuisisi Pertagas

Serikat Pekerja Pertamina Demo Tolak Akuisisi Pertagas

36
BERBAGI
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak keras akuisisi Pertagas oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Kamis (12/7), di TPBBM Pengapon Semarang. FOTO : ANING KARINDRA/JATENG POS

JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG- Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak keras akuisisi Pertagas oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Mereka juga menuntut dibatalkannya Conditional Sales and Purchase Agreement (CSPA) yang telah ditandatangani, serta menghentikan seluruh proses dan tahapan akuisisi.

Sekretaris Jenderal FSPPB Kota Semarang, Didiek Imawan mengatakan, penolakan ini didasari kekhawatiran berkurangnya kontrol negara. Hal ini mengingat 43% saham PGN dimiliki oleh publik yang mayoritas asing.

“Saham PGN 43 persen dimiliki swasta, yang sebagian besar dikuasai swasta asing. Jika diakuisisi atau dicaplok, maka modal yang ada di Pertagas akan memperkaya pihak asing. Kita tidak mau, kecuali bukan akuisisi kita bisa terima, misal dalam bentuk marger atau inbreng kita terima. Kalau akuisisi kita betul-betul menolak,” kata Didiek Imawan, saat menggelar aksi penolakan akuisisi Pertagas, Kamis (12/7), di TPBBM Pengapon Semarang.

Dijelaskan, secara legal, proses akuisisi bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, dimana perbuatan hukum dalam proses penggabungan atau pengambilalihan perseroan wajib memperhatikan kepentingan karyawan. Dalam hal ini, aspirasi pekerja Pertagas praktis tidak mendapat tempat dalam aksi korporasi.

“Sejauh ini proses akuisisi juga dilakukan tanpa memperhatikan kajian-kajian secara komprehensif, baik kajian akademis maupun bisnis, termasuk organisasi perusahaan, kelembagaan, status dan hubungan kerja pekerja Pertagas dengan Pertamina maupun PGN,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, skema akuisisi tersebut berpotensi merugikan Pertamina. Artinya juga merugikan negara dan membuka ruang bagi para pemburu rente, untuk memanfaatkan peluang bisnis, penetapan nilai kapitalisasi saham Pertagas dan keterlibatan konsultan penilai.

“Dampak dari akuisisi tersebut tentu saja telah membuat ketidakpastian status pekerja Pertagas,” ujarnya.

Selain itu, suasana kerja yang tidak kondusif, tidak hanya di Pertagas, tetapi juga di seluruh sentra unit operasi Pertamina. Hal itu berdampak pula kepada kepercayaan publik terkait penyediaan gas domestik.

Sementara, dalam aksi penolakan akuisisi Pertagas di Semarang diikuti oleh sekitar 30 orang karyawan yang mewakili Serikat Pekerja Pertamina Marketing Operation Region (MOR) IV Jateng -DIY. Mereka juga mengancam akan melakukan aksi mogok massal dan melumpuhkan Terminal Pengisian Bahan Bakar Minyak (TPBBM) Pengapon Semarang bila akuisisi tetap dilanjutkan.

“Kami para pekerja akan mogok massal bila akuisisi Pertagas oleh PGN tetap dilanjutkan. Bisa Anda bayangkan kalau kami di TPBBM Pengapon sebagai sentra penyuplai BBM di sejumlah daerah di Jawa Tengah ini mogok kerja. Pasti distribusi penyaluran BBM akan lumpuh,” tegasnya.

Di akhir aksinya, para pekerja meminta pemerintah berpikir ulang untuk menyerahkan Pertagas ke PGN. Jangan sampai, perusahaan milik pemerintah yang kepanjangan rakyat menjadi lepas dikuasai oleh antek asing. (hfd/aln)

BERBAGI