Beranda Semarang Soroti Videotron Pasar Bulu Sarat, Langgar Perda Reklame

Soroti Videotron Pasar Bulu Sarat, Langgar Perda Reklame

753
Papan reklame berupa videotron di depan Pasar Bulu Semarang melanggar Perda No 14 tahun 2012 dimana kawasan Tugu Muda harus steril 150 meter dari papan reklame termasuk videotron. FOTO : AMBAR ADI WINARSO/JATENGPOS.CO.ID

JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Kawasan Tugu Muda Semarang yang harus bebas dari papan reklame dan sejenisnya. Jika dibiarkan maka bisa tercoreng keindahannya. Sebuah videotron berukuran sekira 2 X 3 meter berdiri di depan Pasar Bulu Semarang. Hal ini jelas melanggar Perda Nomor 14 Tahun 2012.

“Pemkot Semarang harus membongkarnya, videotron di depan Pasar Bulu tidak berijin. Kalaupun ada berijin, dipastikan ada permainan dan kongkalikong antara pengusaha dengan Pemkot Semarang,” kata Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, Kamis (14/12), di Gedung DPRD Kota Semarang.

Supriyadi menyayangkan, lantaran videotron itu sudah berdiri. Ironisnya, Pemkot Semarang terkesan membiarkan dan justru mengijinkan meski belum aktif terpakai.

“Baik berijin atau tidak, videotron tersebut harus dibongkar untuk penegakkan Perda Kota Semarang. Aturan Perdanya sangat jelas melarang ada videotron di kawasan Tugu Muda kecuali yang sudah ada yakni di pos pantau Satlantas Polrestabes Semarang,” ujarnya.

Disampaikannya, dalam Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame, dalam pasal 12 poin c disebutkan Taman Tugu Muda dengan radius 150 meter kecuali megatron di atas satu pos polisi titik pantau ketertiban dan keamanan yang dilengkapi Semarang Traffic Manajemen Center (STMC).

Supriyadi bahkan menduga, proses perijinan videotron itu sarat akan kongkalikong antara pengusaha reklame dengan Pemkot Semarang. Bahkan Pemkot Semarang diduga menerima uang untuk memuluskan perijinan yang jelas-jelas melanggar.

Ditambahkan anggota Komisi A DPRD Kota Semarang, Wisnu Pudjonggo. Ia menyatakan area Tugu Muda sudah diatur sebagai wilayah putih (bebas reklame), terkecuali STMC karena untuk kepentingan pihak kepolisian dalam memberi layanan sosial.

“Kecuali Videotron STMC, Pemkot Semarang dalam hal ini Satpol PP harus membongkar untuk penegakkan Perda karena itu pelanggaran,” tegas mantan anggota Pansus Reklame DPRD Kota Semarang ini. (sgt)