Beranda Opini Tantangan KPU Kabupaten / Kota Periode 2018 – 2023 Sebagai Penyelenggara...

Tantangan KPU Kabupaten / Kota Periode 2018 – 2023 Sebagai Penyelenggara Dalam Menyongsong Pemilu 2019

BERBAGI
Ma’ruf Budiyanto, S.HI : Tenaga Teknis Sekretariat KPU Kab, Sukoharjo

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah disibukkan dengan beberapa tahapan yakni pilkada serentak dalam rangka pilkada serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur  di tingkat provinsi dan memilih Walikota dan Wakil Walikota serta untuk memilih Bupati  dan Wakil bupati pada tingkatan Kabupaten / Kota.

Seluruhnya, di 171 daerah yang terdiri dari 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten diseluruh wilayah NKRI yang mana pilkada serentak ini telah usai dilakukan pemungutan dan penghitungan secara serentak pada tanggal 27 Juni 2018.

KPU telah menyelenggarakan Pilkada serentak ini sesuai dengan Jadwal dan Tahapan yang ada  sebagaimana tertuang didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Jadwal dan Program Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 dimana tahapan pilkada serentak ini sudah dimulai 10 bulan yang lalu sebelum hari pencoblosan pada tahapan pilkada serentak ini.

Jadwal dan tahapan pilkada serentak saat ini sudah sampai pada proses pleno terbuka dalam rangka penghitungan perolehan suara pasangan calon yang diusung oleh parpol masing – masing dan sudah dimulai dari tingkatan PPK ( Panitia Pemilihan Kecamatan ) sudah masuk pada tahapan Pleno secara terbuka di tingkatan Kabupaten KPU Kabupaten/Kota.

KPU patut diberikan apresiasi yang sebesar – besarnya atas Kinerja yang telah mampu dan sukses melaksanakan tahapan pilkada serentak di 171 daerah yang terdiri dari 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten dengan sukses tanpa ekses.

Tidak seperti halnya terjadi di pilkada pilkada sebelumnya yang terjadi di beberapa daerah dengan banyak kerusuhan dan pembakaran kantor, pengrusakan fasilitas umum dan lain sebagainya. Walaupun masih ada sebagian kecil di beberapa daerah atau wilayah yang mesti harus dilakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang.

KPU juga harus berbagi waktu dan tugas untuk melaksanakan jadwal dan tahapan dalam menyongsong pemilu tahun 2019 dalam rangka pemilihan anggota legislatif ataupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara serentak yang akan digelar pada tanggal 17 April 2019. Yang mana semua Tahapan, Program dan Jadwal pemilu 2019 ini diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019  sebagaimana tahapan ini sudah  berjalan dan dimulai sejak bulan agustus 2017 dengan langkah awal menyusun program dan anggaran, menyusun peraturan KPU maupun menerima pendaftaran dan verifikasi partai peserta pemilu di tahun 2019.

Adapun saat ini KPU Kabupaten/kota sudah sampai pada tahapan proses verifikasi faktual calon anggota DPD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan padatnya tahapan yang sudah diatur sebagaimana telah ditetapkan pada  Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Jadwal dan Program Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 KPU sebagai penyelenggara Pemilu dituntut untuk bekerja secara mandiri dan profesional mengacu pada jadwal, program dan tahapan yang sudah ditetapkan.

Secara internal KPU juga telah dihadapkan dengan tahapan proses seleksi anggota KPU Provinsi maupun anggota KPU Kabupaten Kota di semua wilayah yang ada di NKRI . Sehingga secara serentak juga KPU Provinsi dan KPU Kabupaten kota juga dalam masa transisi menjelang akhir masa jabatannya sebagai Anggota KPU Provinsi maupun KPU  Kabupaten/Kota di seluruh wilayah yang Provinsi dan Kabupaten/kota yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus dilakukan proses penerimaan pendaftaran anggota KPU baru periode 2018 – 2023 sebagaimana telah diatur di PKPU No.7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum.

Dengan demikian proses seleksi  Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota juga berbenturan dengan jadwal dan tahapan yang sudah  ada. Ini   memacu Adrenalin anggota komisioner untuk bekerja dengan ekstra untuk berbagi waktu dan pikiran dalam rangka melaksanakan tahapan maupun menghadapi proses penerimaan anggota Komisioner  yang baru.

Secara otomatis  menuntut stamina dan konsentrasi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk dapat melaksanakan tugas dengan profesioanal dan penuh tanggung jawab sehingga semua tahapan dapat dilaksanakan dan berjalan lancar tanpa harus meninggalkan tahapan yang sudah ada.

Karena faktanya ada beberapa anggota komisioner saat ini dan bahkan mayoritas anggota KPU yang sudah menjelang akhir jabatan di Tahun 2018 ini harus mengikuti seleksi kembali untuk menjadi anggota KPU Provinsi ataupun Kabupaten/Kota bagi yang belum menjabat 2 periode dalam masa jabatan yang sama, atau harus naik kelas dari Kabupaten tingkatan Provinsi bagi yang sudah menjabat 2 kali periode dalam tingkatan yang sama pada tingkatan KPU Kabupaten/Kota.

Kemudian ada sebuah pertanyaan sanggup dan mampukah KPU Kabupaten/Kota terpilih nanti untuk menjadi penyelenggara pemilu serentak yang merupakan pemilu serentak pertama kali dilakukan di negeri kita ini dengan pertimbangan semakin banyak partai dengan jumlah 15 Parpol Nasional dan 4 Parpol Daerah / lokal untuk daerah Aceh, karena faktanya ada pengurangan jumlah personil ditingkat PPK yang merupakan jajaran KPU yang berada di tingkat kecamatan yang semula anggota PPK 5 orang menjadi 3 orang.

Kalau melihat pengalaman pemilu di tahun 2014 dengan jumlah peserta 12 Parpol dengan 3 partai lokal untuk daerah aceh saja KPU Kabupaten/Kota harus bekerja ekstra sepenuh waktu mulai pagi hingga dini hari waktu subuh baru selesai  dengan komposisi sebagai penyelenggara d itingkat kecamatan/ anggota PPK sebanyak 5 orang dengan SDM yang lebih banyak dan parpol yg lebih sedikit dengan jumlah 4 kartu surat suara yang terdiri dari Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPD maupun Anggota DPR RI saja sampai dengan subuh dini hari.

Lalu bagaimana dengan penambahan 1 Kartu Surat Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden dengan personil SDM ditingkat PPK 3 orang dengan jumlah parpol peserta pemilu tahun 2019 sebanyak 15 PARPOL ditambah 4 Partai Lokal di Daerah Aceh. Ini menjadi tantangan dan PR bagi anggota Komisioner terpilih periode 2018 – 2023.

Semoga dengan penambahan jumlah Kartu Surat Suara dan pengurangan personil anggota PPK ditingkat kecamatan tidak mempengaruhi kinerja  KPU dan beserta jajaran dibawahnya, justru ini akan menjadi motivasi anggota KPU terpilih kedepan untuk lebih baik, kreatif dan inovatif untuk membuat strategi dan terobosan baru dalam mensukseskan dan mendukung kinerja KPU yang lebih profesional, mandiri dan berintegritas.

Tantangan lainnya adalah juga KPU tanpa ada tekanan dan intervensi dari pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu, sehingga KPU tetap dengan komitmennya menjadi Penyelenggara Pemilu dalam rangka mewujudkan Pemilu yang LUBER dan JURDIL dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel serta aksesibel. (***)

BERBAGI