Beranda Semarang Tugas DPD Perlu Disesuaikan dengan Konstitusi Negara

Tugas DPD Perlu Disesuaikan dengan Konstitusi Negara

Bedah Buku Wakil Ketua DPD RI

95
BERBAGI
KETERANGAN PERS : Wakil Ketua DPD RI, Drs Akhmad Muqowam menyampaikan keterangan pada sejumlah wartawan.
KETERANGAN PERS : Wakil Ketua DPD RI, Drs Akhmad Muqowam menyampaikan keterangan pada sejumlah wartawan.

JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) perlu membenahi tugas dan fungsinya sesuai konstitusi dan UU MD3. Yakni menjalankan tugas yang bersifat kewilayahan, bukan sektoral. Wakil ketua DPD RI Akhmad Muqowam menjelaskan, kedudukan DPD adalah terkait hubungan pusat dengan daerah, keuangan daerah, pemekaran serta penggabungan daerah dan beberapa lainnya termasuk yang berkaitan dengan sumber daya alam daerah. Hanya saja, ia menilai, saat ini DPD justru bersifat sektoral, yang sebenarnya menjadi tugas DPR. Bahkan para anggota DPD ia sebut terjebak dalam zona nyaman dengan kinerja yang seperti itu.

”Padahal, semestinya itu adalah wilayah dari DPR. Harusnya apa yang menjadi persoalan di Jawa Tengah, dibundeli secara Jawa Tengah, baru kemudian dibawa ke nasional,” jelasnya di sela kegiatan FGD bertajuk ‘’Pemilih Cerdas, Wakil Derah Berkualitas’’ di Hotel PO Semarang, Kamis (14/3).

Muqowam yang sudah dua kali mencoba merubah kedudukan DPD agar sesuai konstitusi ini mengatakan, tugas dan wewenang DPD perlu diluruskan. Menjadi penting untuk menyelaraskan antara tata tertib dengan UUD dan antara tata tertib dengan UU MD3.

”Hari ini banyak yang bicara mengenai amandemen penambahan kewenangan. Menurut saya, yang cukup penting adalah menyelaraskan kedua hal itu tadi,” ujarnya dalam acara yang dihadiri sejumlah calon anggota DPD RI Dapil Jateng, akademisi, dan ormas ini.

Direktur pusat studi hukum dan teori konstitusi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Dr Umbu Rauta mengingatkan agar para calon anggota DPD jika nantinya terpilih untuk berhati-hati. Jangan sampai dalam menjalankan tugas tumpang tindih dengan bidang yang bukan bagiannya. Ia mengatakan, tugas dan kewenangan DPD di dalam konstitusi maupun UU MD3 berbeda dengan DPR. Sementara DPR basis perwakilannya adalah partai politik, DPD basis perwakilannya adalah kewilayahan.

”Dengan demikian, DPD harus menyuarakan persoalan di daerah,” ujar pria yang juga merupakan dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UKSW Salatiga ini.

Ia menilai, secara umum peran DPD sejauh ini sudah mulai membaik. Meskipun secara aturan desainnya seakan-akan masih lebih besar melakukan kewenangan DPR.

”Namun sepanjang DPD mau menghimpun dan menyuarakan daerah sebagai basis daerahnya posisinya akan semakin baik ke depan,” ujarnya.

Mengenai DPD yang kurang dikenal masyarakat, menurutnya menjadi pekerjaan rumah bagi DPD ke depannya untuk melakukan sosialisasi agar lebih dikenal. Bahwa ada dua lembaga perwakilan di Indonesia, yakni DPR dan DPD. (biz/sgt)

BERBAGI