Beranda Jateng UNS Inisiasi Pendirian Pusat Studi Pancasila dan Kebangsaan

UNS Inisiasi Pendirian Pusat Studi Pancasila dan Kebangsaan

BERBAGI
Para inisiator pendirian Pusat Studi Pancasila dan Kebangsaan UNS saat berbincang mengenai Pancasila dengan media, Kamis (12/7). (Wijayanti/Jateng Pos)
JATENGPOS.CO.ID, SOLO – Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo tengah menginisiasi pendirian Pusat Studi Pancasila dan Kebangsaan. Hal tersebut dilakukan salah satunya untuk menangkal paham radikalisme yang mulai merambah kampus.
Salah satu inisiator pendirian Pusat Studi Pancasila dan Kebangasaan UNS, Prof Dr Hermanu Joebagio mengatakan, meski pendirian pusat studi tersebut terhitung terlambat, namun lebih baik memang ada karena keberadaannya akan memiliki fungsi sebagai penangkal paham radikalisme di lingkungan kampus.
“Bagi saya pusat studi ini mendesak sekali untuk dibuat karena adanya pusat ini otomatis deradikalisasi secara bertahap berjalan,” jelasnya.
Ia menambahkan, radikalisasi di kampus sendiri diakuinya sudah mulai masuk UNS sejak tahun 1990-an baik melalui mahasiswa maupun dosen. Karena itu, dalam rentang 20 tahun ini diharapkan Pusat Studi Pancasila dan Kebangsaan tersebut bisa mengejar kikisan radikalisme dengan mengembalikan Pancasila sebagai dasar ideologi negara.
“Kalau pendirian pusat studi tidak segeta berjalan akan lebih berisiko lagi. Karena itu lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dengan adanya pusat studi ini akan merefresh dosen-dosen dan mahasiswa akan ideologi Pancasila tentunya dengan pendekatan yang bisa diterima, khususnya untuk kalangan generasi muda,” ujarnya.
Ditambahkan Retno Tanding Suryandari, yang juga merupakan inisiator pendirian Pusat Studi Pancasila dan Kebangsaan UNS, salah satu tujuan dibuat pusat studi adalah untuk membuka ruang dialog dan berekspresi generasi muda, dalam hal ini mahasiswa UNS tentang Pancasila.
“Membuka ruang ekspresi anak muda pada umumnya, karena UNS ini ada 36 ribu mahasiswa rentang usia 18 sampai 25 tahun. Kita juga ingin agar Pancasila bisa kembali direkatkan kepada mereka menjadi ideologi yang dipahami secara utuh, bukan hal yang asing lagi. Kami ingin membumikan dengan cara yang dipahami mereka,” ungkapnya.
Selain itu, lanjutnya, sebagai unsur dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat, pihaknya juga ingin agar hasil penelitian bisa diaplikasikan ke masyarakat dan tidak hanya berakhir dalam sebuah jurnal saja.
“Karena itu, sebelum ini kami juga mengundang stakeholder, mulai dari komunitas, tokoh-tokoh masyarakat dan juga birokrat yang memahami wilayah dan apa yang dibutuhkan di masyarakat agar nilai-nilai bias Pancasila ini berubah menjadi satu pemahaman yang utuh. Bukan sekedar 36 butir dalam lima sila saja melainkan aplikasinya di masyarakat,” ujarnya. (hfd/ant)
BERBAGI