Beranda Jateng Warga Jambeyan Gerah Gara-gara Oknum Polisi Goyang Pilkades

Warga Jambeyan Gerah Gara-gara Oknum Polisi Goyang Pilkades

BERBAGI
Baliho para calon kades di Desa Jambeyan yang dinilai memanas. FOTO : ARI SUSANTO/JATENGPOS.CO.ID

JATENGPOS.CO.ID, SRAGEN – Sebanyak 10 desa di delapan kecamatan di Kabupaten Sragen akan mengikuti Pemilihan Kepala desa secara serentak. Namun situasi pada hari tenang menunggu pencoblosan,  justru di beberapa desa malah memanas. Salah satunya di Desa Jambeyan, Kecamatan Sambirejo, Sragen.

Desa itu dipanaskan dengan adanya dugaan praktek money politik. Bahkan  praktek money politik di Pilkades Jambeyan dinilai sangat terbuka dengan kisaran mencapai Rp 200 ribu/orang, Senin (4/12/2017).

Pilkades Desa Jambeyan yang diikuti dua calon, diantaranya Suparni dan incumbent Slamet Prabowo. Hanya saja, dalam agenda Pilkades tersebut, para oknum penegak hukum dinilai ikut campur tangan, dengan tidak netral diduga mendukung calon incumbent.

Oknum polisi tersebut diduga ikut membagikan sejumlah uang ke warga untuk memilih salah satu calon. Salah satu warga Jambeyan yang enggan disebut namanya mengungkapkan, telah dua kali mendapatkan uang dalam pilkades. Salah satunya dari seorang oknum petugas polisi yang memberikan uang dan mengarahkan untuk memilih salah satu calon.

“Lantas yang kedua uang itu diberikan dari perangkat desa yang kebetulan juga sebagai panitia pilkades. Soal menerima uang itu melanggar atau bukan, saya tidak tahu. Karena diberi ya saya terima begitu saja,” tutur Wo salah satu wrga Jambeyan ini.

Hal senada dikatakan S warga Jambeyan lainnya, dia juga dipaksa untuk memilih salah satu calon kades Slamet dan diberi tiga buah amplop. Tapi karena saya ingin memilih calon lainnya, maka amplop itu belum saya bukan isinya yang berapa.

“Kendati kami mendapat ancaman, apapun saya akan memilih sesuai hati nurani saya,” ucap S.

Koodinator tim sukses calon Suparni, Manto mengungkapkan, pihaknya menemukan sejumlah kecurangan dalam Pilkades Jambeyan, diantaranya money politik yang sangat terbuka. Lantas bentuk intimidasi dengan menggiring warga memilih calon tertentu.

“Apalagi netralitas sejumlah pihak terkait juga diragukan, sehingga kami meminta tim pengawasan dari kabupaten harus ketat,” tandas Manto.

Senada dikatakan Mulyono, pihaknya kesulitan untuk melaporkan sejumlah pelanggaran itu, karena terbentur aturan. “Karena untuk laporan pelanggaran itu harus tertulis, padahal orang desa tak tahu caranya untuk melapor,” ucap Mulyono.

Ketua panitia Pilkades Sumardi mengatakan, pihaknya memang sempat mendengar adanya oknum penegak hukum yang dinilai mendukung salah satu calon. Hanya saja, dalam laporan money politik atau pelanggaran lainnya harus ada aduan secara tertulis. Itupun harus didukung dengan

bukti maupun saksi.

“Karena sebatas mendengar dari orang banyak, karena untuk laporan pelanggaran harus ada aduan resmi terpenting bukti rekaman dan saksi. Tapi kami sendiri terus menekankan untuk netralitas bagi panitia pilkades,” papar Sumardi.

Menurut Sumardi, sejumlah aturan diterapkan untuk mengantisipasi sejumlah pelanggaran maupun konflik di tengah masyarakat. Diantaranya untuk pemasangan gambar, masing-masing calon hanya boleh satu baliho.

Lantas untuk hari tenang, pemasangan gampar boleh tidak di copot selama jarak pemasangan 200 meter dari TPS.

Sementara Kapolsek Sambirejo AKP Sudiro menegaskan, pihaknya belum menerima laporan secara resmi ada anggotanya yang dituding ikut campur tangan dalam Pilkades Jambeyan. Namun untuk menghindari hal tak diinginkan, pihaknya tetap akan memanggil kedua anggotanya untuk dilakukan klarifikasi.

“Selain itu meminta seluruh anggota Polsek Kedawung khususnya, untuk menjaga netralitas dalam bertugas dengan mengedepankan profesionalisme,” tandas AKP Sudiro. (ars/muz)