Beranda Jateng Warga Sanggrahan Protes, Tanah Kas Desa Didirikan Pabrik Tanpa Ijin

Warga Sanggrahan Protes, Tanah Kas Desa Didirikan Pabrik Tanpa Ijin

176
BERBAGI
Sri Waluyo, warga desa Sanggrahan, kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, menunjukkan surat laporan dugaan penyalahgunaan tanah kas desa Sanggrahan ke Kejaksaan Negeri Sukoharjo.

JATENGPOS.CO.ID, SUKOHARJO – Komunitas Masyarakat Peduli Desa (KMPD) desa Sanggrahan, Grogol, melaporkan Kepala Desa Sanggrahan ke Kejaksaan Negeri Sukoharjo, atas dugaan penyelewengan jabatan dengan menyewakan tanah kas desa untuk didirikan pabrik. Ironisnya, pabrik yang berdiri diduga tidak memiliki ijin dan menutup akses jalan desa.

“Kami sudah melalui mediasi beberapa kali, namun tidak ada titik temu. Sampai akhirnya kami lapor ke Kejaksaan Negeri Sukoharjo pada 23 Oktober 2018 kemarin. Kami ingin minta masalah ini diproses secara hukum,” kata Sri Waluyo, ketua KMPD, warga Sanggrahan RT 3/2, Kamis (6/12) di lokasi tanah kas desa yang dimasalahkan, tepatnya di sebelah timur PT Konimex.

Dijelaskan Sri Waluyo, kasus tersebut bermula di tahun 2017, Kepala Desa Sanggrahan Sutarman, menyewakan tanah kas desa Patok 50 C.366 luas 3940 m2 kepada Haji Abdul Basir, dengan masa sewa 2 tahun. Dalam perjanjian tersebut tidak tertulis nilai sewa, hanya ditulis disewa untuk tidak diberi bangunan dan akhir masa sewa akan dikembalikan sesuai fungsi sediakala.

“Tapi ternyata malah didirikan bangunan PT Bartech. Warga saat mulai pendirian sudah mempertanyakan namun tidak mendapat jawaban dari pihak desa. Semua perangkat desa mengaku tidak tahu menahu, semua ditangani pak kades. Warga sekitar juga mengaku tidak mendapat pemberitahuan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk pabrik atau gudang,” imbuhnya.

29 Nopember 2018 kemarin, pihak Kejari Sukoharjo melakukan cek lokasi dan akan dicek kembali apakah memang bangunan belum berijin. Juga memastikan laporan warga mengenai penutupan akses jalan.

Yusuf, warga dukuh Mantung RT 1/13 Sanggrahan mengatakan malah ia mendapatkan informasi kalau pabrik tersebut masa sewa 2 tahun hanya diperjanjian awal dan akan terus dilakukan perpanjangan, hal tersebut yang membuat warga semakin kuatir.

“Kami hanya tidak ingin ada kecurangan dalam penggunaan tanah kas desa, kalau memang disewa nilainya harus jelas dan uangnya masuk ke kas desa, termasuk bangunan diatasnya juga harus sah memiliki ijin lengkap,” tandas Yusuf. (dea/bis)