Penindakan APK Pilkada Terkendala Aturan Perbup

ilustrasi

JATENGPOS.CO.ID. UNGARAN- Di kawasan Kabupaten Semarang banyak spanduk dan baliho Alat Peraga Kampanye (APK) Calon Gubernur dan legeslatif terpasang di berbagai tempat. Namun, Satpol PP dan Panwaslu Kabupaten Semarang belum melakukan penertiban karena belum ada aturan baru berupa Peraturan Bupati (Perbup) Semarang yang mengatur APK.

Seperti diketahui, setelah keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Kepala Daerah yang memuat aturan terbaru penetapan titik dan jenis APK membuat Perbup nomor 51/2015 tentang APK dan titik pemasangan APK tidak sinkron dengan aturan diatasnya.

Padahal sudah sejak beberapa bulan lalu Panwaslu mendesak untuk segera direvisi. Tapi hingga saat ini belum ada hasil revisi ini.

Agus Riyanto, Ketua Panwaslu Kabupaten Semarang menyatakan sudah beberapa kali diundang rapat tentang revisi Perbup pada beberapa bulan lalu. Tapi hingga Senin (19/2) belum mendapatkan Perbup baru tentang APK ini.

“Sudah beberapa bulan lalu kami diundang untuk membahas revisi Perbup ini,” ujar Agus.

Ketika ditanya apakah boleh pemasangan APK di sembarang tempat, Agus menyatakan tidak boleh pemasangan di sembarang tempat dengan merujuk pada PKPU 4/2017 maupun Perbup 51/2015 . “Keduanya sudah mengatur, tidak boleh pemasangan di sembarang tempat. Ada aturan yang mengatur lokasi pemasangan,” ungkapnya.

Karena masih tersendatnya peraturan bupati yang baru ini maka Agus menyatakan sementara masih menggunakan aturan Perbup nomor 51/2015. “Sementara menggunakan aturan yang sudah ada dulu,” ungkapnya.

Menyikapi sudah maraknya foto calon diberbagai tempat sejak sebelum masa kampanye 15 Februari, sementara ini Panwaslu belum melakukan tindakan penertiban. “Sementara masih kita inventarisasi dahulu, setelah ini kami koordinasi dengan Satpol PP melakukan tindakan,” katanya.

Sekda Kabupaten Semarang, Gunawan Wibisono menyatakan draf revisi Perbup ini sebenarnya sudah selesai tinggal ditandatangani Bupati Semarang, Mundjirin. Perbubahannya pun tidak signifikan hanya pada titik penempatan baliho dan spanduk saja.

“Secara prinsip tidak ada kendala dan tidak banyak perbubahan aturan lama dan baru, dalam PKPU hanya penambahan titik penempatan saja,” ungkapnya.

Masalah penindakan APK ini Sekda menyatakan tidak perlu adanya koordinasi bersama-sama antara Panwaslu, KPU dan Satpol PP. “Biar koordinasi dulu, penindakan itu tidak bisa sendiri-sendiri,” katanya. (dni/muz)