JATENGPOS. CO. ID, SEMARANG- Pengamat politik Undip Semarang, Wahid Abdulrahman, menjelaskan, calon gubernur Jawa Tengah kedepan dibutuhkan sosok yang punya kemampuan dan gaya komunikasi yang matang kepada 35 bupati/walikota yang ada di bawahnya.
“Istilah saya harus punya gaya komunikasi yang matang, yang ngayomi, yang menyemangati, istilahnya orang Jawa sudah menep (mapan.red),” kata Wahid dalam podcast dengan youtub JatengPosTV, (25 Juni 2024).
Selain itu, imbuhnya, sosok cagub harus punya kemampuan dan pengalaman mengkoordinir 35 bupati/walikota yang ada Jateng.
“Inilah letak menariknya figur kedepan, tentu butuh figur yang inovatif, tetapi kalau dia tidak mampu mengkoordinir bupati/walikota yang jumlahnya 35 dengan latar belakang politik yang berbeda-beda, akan sulit, ” imbuh dosen muda yang sedang menempuh program doktor di Jerman ini.
Apa lagi kalau melihat APBD Jawa Tengah hanya Rp 28 trilliun dengan luas wilayah yang besar. Seorang gubernur tidak mungkin bisa menyelesaikan persoalan dari ujung Brebes sampai ujung Rembang. Kecuali yang mampu berkomunikasi dengan baik dan bisa mengkoordinir kekuatan 35 kepala daerah.
“Jadi kemampuan finansial gubernur itu terbatas. Inilah menurut saya kedepan butuh sosok, yaitu, satu bisa membangun sinergi baik dengan pemerintah pusat selaku wakilnya, yang kedua juga bisa mengayomi dan mengkoordinir bupati dan walikota yang tentu latar belakang politiknya berbeda-beda, “imbuh Wahid.
Wahib menilai, pertarungan calon gubernur di Jawa Tengah bisa dilihat dari dua kacamata. Yakni kacamata politik yang menjadikan Jateng sebagai barometer politik nasional tahun 2029. Sebab selain Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI, Jawa Tengah tahun 2024 punya jumlah pemilik yang cukup besar, yakni sekitar 28 juta. Sehingga pilkada gubernur 27 Nopember 2024 menjadi pondasi di pilpres 2029.
“Yang kedua tentu dalam kacamata pembangunan nasional. Banyak indikator proses pembangunan, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan, energi dll, Jawa Tengah menjadi satu problem yang harus dipecahkan. Artinya kalau mau menyejahterakan masyarakat Indonesia, salah satunya dari Jawa Tengah ini,”tambahnya.
Kata Wahid, gubernur Jawa Tengah itu ada dua hal. Satu sebagai wakil pemerintah pusat, kedua sebagai kepala daerah otonom. Cuma yang kedua ini kewenangan terbatas. Sementara Jawa Tengah ada 36 bupati/walikota, yang mereka juga dipilih masyarakat langsung. Sehingga memang kalau dari aspek kinerja, yang lebih langsung dirasakan masyarakat itu kinerja bupati/walikota. (jan)
