232.020 Ekor Sapi Terjangkit PMK, Hewan Dimusnahkan Diganti Rp 10 Juta

VAKSINASI PMK: Dokter hewan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo menyuntikan dosis vaksin PMK kepada seekor sapi ternak di Kandang Komunal Gapoktan Desa Mertan, Bendosari, Sukoharjo. FOTO:ANTARA/JATENGPOS

JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA– Pemerintah akan menyiapkan anggaran untuk mengganti hewan ternak khususnya sapi milik peternak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dimusnahkan paksa karena terpapar wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).

“Terkait dengan pergantian terutama terhadap hewan yang dimusnahkan atau dimatikan paksa, pemerintah akan menyiapkan ganti terutama untuk peternak UMKM yaitu sebesar Rp 10 juta per sapi,” kata Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dalam konferensi pers usai Rapat Terbatas (Ratas) di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (23/6/2022).

Selain memberikan ganti rugi, Presiden Jokowi juga memberikan arahan bagi pemilik hewan ternak untuk menyiapkan obat-obatan dan melengkapi jumlah vaksinator.

“Seluruh mekanisme yang harus dijaga selain pergeseran daripada hewan juga kontrol terhadap mereka yang keluar masuk peternakan, artinya biohazard melalui disinfektan itu penting karena kita juga melihat agar carier daripada virus ini untuk terus dijaga,” beber Ketum Golkar tersebut.

Sebagai informasi, wabah penyakit mulut dan kuku telah menyebar ke 19 provisi dan 215 kabupaten/kota per Kamis, 23 Juni pukul 14.32 WIB. Secara rinci, hewan ternak yang sakit sebanyak 232.020 ekor.

Sedangkan, hewan ternak yang sembuh sebanyak 75.125 ekor. Kemudian hewan ternak yang dipotong bersyarat sebanyak 2.248 ekor dan hewan yang mati sebanyak 1.330 ekor.

Sebelumnya, Airlangga menyampaikan penanganan PMK agar diperketat, terutama dari sisi lalu lintas hewan dan ternak. Pasalnya, saat ini jumlah vaksinasi PMK masih sangat rendah.

Hingga pekan kemarin jumlah hewan ternak yang telah divaksin PMK hanya 51 ekor. Padahal jumlah populasi seluruh ternak yang berisiko dan terancam (sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi) sebanyak 48.779.326 ekor.

Pengaturan dan pengawasan lalu lintas hewan dan ternak ini, kata Airlangga, dilakukan pada tingkat kecamatan atau desa dengan mendasarkan pada zonasi. Yakni zonasi merah (daerah wabah), zonasi oranye (daerah tertular), zonasi kuning (daerah terduga), dan zonasi hijau (daerah bebas).

Ketua Komisi IV DPR Sudin, pekan kemarin, meminta agar sapi yang telah terkena penyakit PMK segera dimusnahkan dan pemerintah mengganti rugi atas sapi yang dimusnahkan tersebut.

“Sapi perah udah anjlok produksinya 50%. Saya inginkan ayo kita sama-sama bagaimana solusinya,” ujar Sudin.

Ketua Umum Komunitas Sapi Indonesia (KSI) Budiono meminta pemerintah mesti menyediakan anggaran yang cukup besar. Baik dalam pengadaan vaksin PMK dan pelasanaan vaksinasinya, operasional pengawasan lalu lintas ternak, tindakan pengobatan, maupun bantuan supporting untuk para peternak yang terdampak PMK.

Selain itu, KSI meminta pemerintah bisa memberikan insentif/kompensasi kepada para peternak yang hewannya sudah tertular PMK dan mati karena PMK. “Karena masih dimungkinkan bahwa PMK ini semakin meluas dan penanganannya dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama,” ucap Budiono. (dbs/kum/muz)