JATENGPOS. CO. ID, SALATIGA- Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Prof.Dr. H. Paiman Raharjo menghimbau kepada masyarakat untuk berani melapor apabila menemukan kejanggalan dan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan penegakan clean goverment dalam penggunaan dana desa. Namun tentunya harus didasarkan dengan bukti-bukti yang akurat.
“Selama ini masyarakat enggan malapor karena takut diperiksa-diperika, padahal ketika berani melapor itu salah satu bentuk mengabdi kepada negara, mengabdi tidak harus jadi pejabat, berani melapor hal yang merugikan masyarakat saja sudah merupakan bentuk pengabdian,” ujar Prof. Paiman Raharjo usai menjadi pembicara di acara stadium generale dan praktisi mengajar dengan tema ‘ Implementasi Kebijakan Sistem manajemen Nasional IKN dan Pembangunan desa Menuju Indonesia Emas’ di Balaiurang UKSW, Selasa ( 14/5/2024).
Dikatakannya, masyarakat bisa melapor ke kepala desa atau yang di atasnya lagi camat atau bupati, bahkan juga pihak kepolisian. Dan ketika masyarakat berani melapor, maka ada lembaga yang menaunginya untuk meminta perlindungan yaitu lembaga perlindungan pelapor/saksi yang bisa menjamin keamanannya, sehingga masyarakat tidak usah takut.
Diakuinya, kadang masyarakat diintimidasi sudah takut, ketika sudah terlanjur laporan, maka akhirnya menjawab berdasarkan apa yang dipaksakan oleh yang mengintimidasi. “ Akhirnya bukti-bukti tidak jadi diserahkan. Untuk itu pentingnya pengawasan masyarakat, harus berani tidak usah takut diintimidasi,” tandas Prof. Paiman Raharjo didampingi Rektor UKSW Prof.Dr. Intiyas Utami SE, M.Si,Ak.
Dijelaskannya, dari dana desa sebenarnya kepala desa hanya punya anggaran untuk operasional sebesar 3 % dari dana desa, ada juga pendaping desa dari tokoh masyarakat serta pekerja swadaya masyarakat ( PSM) yang berasal dari kalangan ASN. Anggaran mereka dari kementerian desa, seperti untuk membayar honor dan sebagainya.
Prof. Raharjo juga mengingatkan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) di desa yang masih kurang sehingga pentingnya Kementrian Desa untuk menggandeng kampus, salah satunya UKSW.
Sementara itu, Rektor UKSW Rektor UKSW Prof.Dr. Intiyas Utami SE, M.Si,Ak mengatakan, UKSW sebagai institusi pendidikan tinggi berkomitmen untuk bisa menjadi bagian dari pembangunan bangsa yang berkualitas dan berkelanjutan, salah satunya dengan ikut membangun desa melalui kontribusi kampus di pusat study akuntabilitas publik Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
Komitmen membangun desa tersebut diantaranya ikut meningkatkan kapasitas dari perangkat-perangkat desa, karena sudah beberapa tahun ini UKSW dipercaya menjadi bagian dari panitia seleksi perangkat desa di Kabupaten Semarang dan ia berharap semua kampus perlu berkontribusi terhadap pengembangan desa dan UKSW sudah mendirikan life laboratory di lereng Gunung Kalimutu di Ende, Flores, NTT.
“Desa tersebut desa adat yang sudah kami dampingi berbasis riset dan sudah tiga tahun ini berjalan dan akan kami lanjutkan sebagai bagian dari kontribusi UKSW terhadap pemberdayaan desa,” pungkas Prof. Dr. Intiyas Utami. (deb/jan)
