JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Pemerintahan Prabowo – Gibran telah melaksanakan dua kali retreat yakni pada masa retreat Kabinet Merah Putih dan retreat Kepala Daerah. Retreat Kepala Daerah saat ini sedang dilaksanakan di Akmil Magelang, sama seperti retreat Kabinet merah putih pada bulan Oktober lalu. Retreat Kepala Daerah kali ini dilaksanakan 21-28 Februari 2025 di Akmil Magelang.
Tradisi retreat ini baru dibangun di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Retreat, secara etimologis, kata “retreat” berasal dari bahasa Latin retretus, yang berarti “menarik diri” atau “mundur sementara”.
Dalam tradisi spiritual, retreat diberi makna untuk jeda dari segala aktivitas guna merenung, memulihkan energi batin, dan memperbarui fokus hidup dengan tujuan introspeksi diri dan pencarian makna spiritual.
Dalam konteks kepemimpinan kepala daerah, retreat penting untuk memantapkan jiwa leadership dan menanamkan rasa cinta tanah air serta semangat untuk membangun daerahnya.
Pada perspektif profetik, retreat akan memberikan ruang meditasi bagi seorang pemimpin untuk merenung arti kepemimpinan yang sebenarnya. Kepemimpinan profetik yakni kepemimpinan yang melibatkan pertalian antara dunia dan akhirat. Sehingga kepempimpinan profetik akan melakukan aktivitas yang tidak bertentangan dengan hukum agama dan hukum nasional.
Aktivitas retreat ini sejalan dengan konsep indoktrinasi kepemimpinan, agar jiwa kepemimpinan kepala daerah lebih terasah.
Kegiatan retreat ini setidaknya meliputi latihan fisik, materi dan wawasan kepemimpinan dan aktivitas rohani. Selama 7 hari kepala daerah ditempa untuk menjadi pemimpin yang tangguh dan bertanggung jawab. Retreat diadakan diawal kepemimpinan untuk persiapan sebelum kepala daerah mulai bekerja. Ibarat motor baru yang perlu dilakukan inrayen. Inrayen melalui retreat ini diperlukan untuk adaptasi dan antisipasi sehingga setelah selesai retreat bisa langsung berlanjut ke implementasi program dengan progresif dan terarah.
Tantangan kepala daerah
Kemiskinan, pengangguran dan infrastruktur masih menjadi tantangan abadi kepala daerah. Masih banyak tantangan lain yang juga dihadapi seperti pemerintahan yang bersih dari praktik KKN, iklim dan bencana alam serta membangun kepercayaan publik. Ditambah lagi dengan tekanan fiskal saat ini, serta gelombang demonstrasi yang marak, menambah deretan tantangan yang harus diselesaikan oleh kepala daerah.
Oleh-oleh Retreat
Masing-masing kepala daerah punya janji politik, visi misi dan program, tentu semua ini tidak akan jalan tanpa adanya anggaran. Faktanya, Pemerintah Pusat sedang melakukan efisiensi anggaran. Maka perlu inovasi kepala daerah untuk memenuhi janji politik di tengah tantangan fiskal ini.
Retreat ini merupakan ajang tepat untuk berbagi pengalaman dan strategi antar kepala daerah.
Semestinya pertemuan ini juga dapat dimanfaatkan dengan baik untuk membangun jaringan antar daerah untuk mewujudkan prinsip collaborative governance. Sepulang dari retreat diharapkan membawa oleh-oleh kerjasama untuk daerahnya masing-masing.
Kerjasama antar daerah menjadi penting dilakukan karena memiliki komitmen yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Kerjasama ini juga dapat mengatasi kesenjangan antar wilayah. Masing-masing daerah memiliki potensi dan keunikan. Hal ini dapat menjadi bidikan daerah lain untuk kerjasama yang saling menguntungkan.
Masyarakat tentu memiliki harapan besar kepada pemimpinnya untuk mewujudkan visi dan misi yang muaranya pada kesejahteraan rakyat. Retreat ini merupakan awal dari perjalanan perjuangan pembangunan. Jangan sampai kedisiplinan, kepatuhan dan rasa cinta tanah air ini hanya terasa pada saat retreat berlangsung saja. Setelah retreat usai, perjuangan yang sebenarnya baru dimulai. Kepala Daerah akan kembali ke masing-masing daerahnya untuk bekerja membangun daerah. Retreat yang hanya sebentar diharapkan mampu menanamkan nilai kebersamaan, persatuan dan memberikan pondasi bagi para pemimpin daerah agar menjadi pemimpin yang amanah dan bermanfaat untuk masyarakat. (*)
Oleh :
Dr. Andina Elok Puri Maharani, S.H., M.H.
(Dosen UNS, Pakar Hukum dan Pemerintahan Daerah)