JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mengajak bupati dan walikota di wilayah pemerintahannya untuk menyelaraskan satu nafas dalam menyukseskan arah kebijakan program swasembada pangan provinsi pada 2026. Arah kebijakan ini melanjutkan fokus program kerja 2025 dengan prioritas infrastruktur.
Pihaknya menargetkan peningkatan kembali panen padi di Jateng dalam bentuk gabah kering mencapai 9 juta ton pada 2026. Diakuinya, panen padi di Jateng sebelumnya turun sejak angka 2022 hingga 2024. Pada 2022 mencapai 9 juta ton, kemudian 2023 dan 2024 turun menjadi sekira 8 juta ton.
“Pada pertanian itu orientasinya hasil. Ini kita bedah permasalahan kita. 2025, program infrastruktur sudah dieksplorasi. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kita juga bisa dieksplorasi,” kata Luthfi saat menyampaikan materi kesepahaman kepada seluruh bupati/walikota se-Jateng, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bertema ‘Meneguhkan Posisi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional’, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin 26 Mei 2025.
Pada komoditas lain, Luthfi juga menarget produksi jagung pada 2026 mencapai 3,4 juta ton. Kemudian kedelai pada kisaran angka 78 ribu ton. Pihaknya juga memasang target peningkatan produksi pada bidang peternakan, baik daging, susu, dan telur. Begitupun juga dengan perikanan budidaya.
Pada praktiknya, dia mengajak para bupati dan walikota bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Jateng untuk menyamakan nafas. Sehingga Jateng tetap mampu meneguhkan provinsi sebagai lumbung pangan nasional.
“Bangun Jateng tak bisa secara sporadis membuat problem solving parsial dengan pembangunan tertentu. Akan tetapi harus bersama membangun secara kebersamaan atau simultan,” kata Luthfi.
Melalui final musrenbang tersebut, Luthfi menekankan kepada seluruh kepala daerah, bila dalam menjadikan negara berdaulat maka dimulai dari ketahanan pangannya. Sebelumnya, Luthfi juga telah berkeliling Jateng pada tujuh eks karesidenan untuk panen masalah dalam musrenbang aglomerasi dalam menyamakan arah kebijakan swasembada pangan 2026.
Luthfi menggarisbawahi, profil jatidiri ekonomi Jateng yakni pada sektor pertanian, perdagangan, industri, dan pariwisata. Untuk itu, dia meminta pemerintah daerah bisa menyelaraskan program provinsi dan nasional dalam satu tarikan nafas. Ditambah dengan penyesuaian kearifan lokal pada masing-masing daerah.
“Ini landasan pijakan kita dalam rangka melakukan kegiatan di seluruh wilayah,” ucap dia.
Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno, merincikan, dalam sistem e-rembugan 2026 terhimpun total 49.735 usulan dengan rincian patokan anggaran Rp58,25 triliun, didominasi dari hasil usulan musrenbang senilai 36,15 triliun. Untuk jenis program usulan yang mendominasi tersebut yakni di kabupaten/kota dalam bentuk program sarana dan prasarana pada bidang infrastruktur.
“Usulan 65% pada industri pertanian senilai Rp1,1 triliun. Tahun 2026 arah kebijakan Provinsi Jateng meneguhkan posisi Jateng sebagai lumbung pangan nasional,” katanya.
Ketua DPRD Jateng, Sumanto, menambahkan, pembangunan yang berhasil bukan semata soal anggaran atau infrastruktur. Akan tetapi keberanian membaca realitas dan tanggung jawab zaman. Di antaranya memanen masalah dari masyarakat sebagai cerminan harapan, dan kritik warga Jateng.
DPRD Jateng, katanya, memberikan saran tiga pokok penyelarasan pembangunan. Pertama, keberlanjutan pembangunan dari periode sebelumnya. Kedua, penyesuaian tantangan baru termasuk perubahan iklim, krisis pangan, dan digitalisaai layanan. Ketiga, pemerataan hasil pembangunan agar tidak terajadi ketimpangan antar wilayah.
Untuk mencapai itu, Sumanto berharap Pemprov Jateng mampu melakukan percepatan pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan stunting. Kemudian, reformasi pendidikan dan kesehatan berbasis mutu, serta penguatan ketahanan pangan dan energi berbasis kearifan lokal. (*/jan)
