JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Keberadaan desa wisata di Jawa Tengah perlu mendapat dukungan secara terus menerus. Hal paling utama adalah pendampingan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, dukungan tidak hanya persoalan dana. Sebab yang diperlukan adalah pendampingan hingga ada hasil maksimal.
“Kalau hanya bantuan dana, mungkin akan cepat selesai dan hilang. Tapi apa sih yang kurang? Misal SDM nya, promosinya, sehingga lebih pada sisi pendampingan,” ungkapnya, Senin (9/6).
Sejauh ini, Jawa Tengah telah memiliki 886 desa wisata yang tersebar di 35 kabupaten/kota. Sebanyak 681 desa wisata masuk kategori rintisan, 167 desa wisata berkembang, dan 38 desa wisata maju. Satu sisi, Jawa Tengah terdiri dari 8.563 desa dan kelurahan.
“Artinya, masih banyak desa yang belum mengembangkan Desa Wisata. Meski demikian, pengembangannya tidak boleh sekadar asal atau latah, atau asal punya Desa Wisata,” sebutnya.
Di sinilah, dalam pengembangannya, kata Sarif, membutuhkan pendampingan. Misalnya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menggandeng kampus atau universitas untuk melakukan studi kelayakan potensi desa.
“Sehingga ada rencana yang terukur. Tidak kemudian berhenti, setelah viral misalnya. Tapi harus butuh inovasi dan atraksi berkelanjutan,” terang politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota juga perlu berkolaborasi dengan pihak lain. Misalnya memberdayakan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta untuk mengembangkan desa wisata.
“Karena kalau pemerintah sendiri, misalnya Dinas Pariwisata tidak akan bisa. Karena hal yang sifatnya spesifik, butuh skill yang fokus,” terangnya.
Desa wisata, kata Sarif, sangat penting keberadannya. Sebab, jika berkembang akan berpengaruh kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat.
“Efeknya paling tidak di bidang pendidikan dan kemiskinan itu pasti. Masyarakat bisa nyekolahkan anak. Kedua, pendapatan naik, maka kemiskinan akan hilang,” tandasnya. (ADV)
