JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengajak pemerintah daerah maupun masyarakat untuk mewaspadai berbagai ancaman fenomena kemarau basah.
Menurutnya, fenomena ini perlu diwaspadai karena dapat menimbulkan dampak negatif seperti banjir, longsor, gangguan pertanian, dan peningkatan risiko penyakit.
“Pemerintah maupun masyarakat sebaiknya tidak terlena dengan istilah musim kemarau, karena cuaca masih sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan risiko bencana hidrometeorologi walaupun mungkin tidak seekstrem saat terjadi di musim hujan,” ungkapnya, Selasa (17/6).
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kemarau basah yang melanda sejumlah wilayah Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, masih berlangsung hingga Agustus 2025.
“Fenomena kemarau basah adalah tantangan nyata yang harus dihadapi dengan perencanaan matang dan kerja sama lintas sektor,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Para petani, jelas Sarif, juga harus menyikapi fenomena ini dengan adaptif. Sebab, kondisi ini dapat saja mengganggu pola tanam dan berpotensi menyebabkan banjir serta serangan hama.
“Hal ini tidak hanya menurunkan hasil panen, tetapi juga bisa memaksa petani untuk mengeluarkan biaya tambahan untuk pestisida dan pemupukan ulang. Akibatnya, biaya produksi meningkat, sementara hasil panen belum tentu sesuai harapan,” terangnya.
Ketahanan pangan nasional, jelas dia, juga bisa terdampak jika pola tanam tidak disesuaikan dengan kondisi iklim yang berubah.
“Peran aktif pemerintah daerah, petani, serta dukungan dari lembaga seperti BMKG menjadi kunci untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah ketidakpastian cuaca ini,” katanya.
Sarif menambahkan, hal yang sangat penting lainnya sebagai cara untuk mengantisipasi kemarau basah adalah, pihak-pihak terkait harus melakukan edukasi tentang menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keseimbangan alam.
“Utamanya, selalu menjaga kesehatan dalam kondisi cuaca apapun kepada seluruh warga masyarakat,” tandasnya. (adv)
