JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun kabupaten/kota diminta untuk melibatkan berbagai unsur lintas sektor untuk mengurangi risiko bencana.
Berbagai unsur itu antara lain, pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, media, maupun Non Governmental Organization (NGO).
.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, upaya pengurangan risiko bencana tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saja, tetapi menjadi tanggung jawab bersama, lintas sektor dan lintas generasi alias hexahelix.
“Setiap unsur memiliki kekuatan dan kapasitas masing-masing, jika disinergikan akan membentuk jejaring kolaborasi yang kokoh dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat setidaknya telah terjadi 1.713 kejadian bencana alam di berbagai wilayah di Indonesia selama periode Januari hingga akhir Juni 2025. Jumlah tertinggi di Jawa Barat 243 kejadian, disusul Jawa Timur 199 kejadian, dan Jawa Tengah 162 kejadian.
Legislator yang akrap disapa Kakung ini pun menyambut baik adanya pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di provinsi maupun kabupaten/kota. Hal itu sejalan dengan amanat Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan PP Nomor 21 Tahun 2008.
“Forum seperti ini merupakan wadah koordinasi nonformal, namun memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Forum tersebut, katanya, diharapkan tidak sekadar sebagai simbol komitmen, melainkan sebagai strategi nyata membangun masyarakat dan wilayah yang tangguh terhadap bencana.
“Dan tentunya menjadi mitra penting pemerintah daerah, baik dalam aspek mitigasi, kesiapsiagaan, hingga pemulihan pascabencana,” terang anggota dewan dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.
Kesiapsiagaan bencana, jelasnya, juga menjadi salah satu pondasi penting menuju pembangunan yang berkelanjutan dan berketahanan. Sehingga edukasi pengurangan risiko bencana maupun tanggap bencana kepada masyarakat juga sangat diperlukan.
“Tujuannya adalah membentuk pola koordinasi multisektor dalam upaya pengurangan resiko bencana serta mendorong keterlibatan aktif seluruh unsur,” tandasnya. (adv)
