JATENGPOS.CO.ID, UNGARAN- Menyikapi banyaknya masyarakat yang tertipu dengan menginvestasikan modal cukup besar untuk menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG), Komisi Pencegahan Korupsi dan Pungli (PKP) Jawa Tengah-DIY mengadakan Seminar Kebangsaan Mencegah Terjadinya Penyelewengan Dalam Program MBG di aula Kantor Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, Senin (21/7/2025).
Hadir sebagai narasumber Kepala Kesbangpol Kabupaten Semarang Suyana, Ketua PKP Jateng-DIY Suyana HP, Konsultan Makan Bergizi Gratis Fathoni, dan Ahli Hukum dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga Benny Kailola. Seminar dihadiri seluruh perwakilan desa di Bringin yang berjumlah 16 desa, dan Kepala Satuan Pendidikan SMA, SMP dan MTS di Kecamatan Bringin.
Kepala Kesbangpol Kabupaten Semarang Suyana mengapresiasi kegiatan ini memberikan petunjuk teknis pelaksanaan MBG, karena salah satu program baru yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat juga aparatur pemerintah lainnya.
“Salah satu tujuan sosialisasi ini yaitu agar para pucuk pimpinan baik di tingkat desa, maupun di sekolah agar mereka tidak sampai nantinya gagal faham,” ujarnya.
Ketua PKP Jateng-DIY Suyana HP menyampaikan perlu diadakan sosialisasi program MBG karena banyak terjadi kendala di masyarakat, terutama adanya oknum tidak bertanggungjawab memanfaatkan program MBG untuk modus penipuan. Terhitung hingga saat ini PKP telah menerima aduan sebanyak 117 orang yang menjadi korban penipuan tersebut.
“Mereka tertipu dijanjikan oleh oknum menjadi mitra MBG, mereka sudah terlanjur menyetorkan investasi untuk berbagai keperluan seperti dapur MBG, pemasok paket makanan, mitra operasional MBG, tapi hasilnya malah ditipu. Mengamati dan mengawasi kasus ini, kita tergerak ke Jakarta menghadap ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengetahui akar permasalahan sekaligus mendaftar sebagai mitra,” ujar Suyana seusai acara.
Dijelaskan, permasalahan ada pada regulasi yang tidak dijalankan oleh oknum yang mengaku sebagai mitra BGN itu. Semua pelaksanaan program mulai dari pendirian dapur, pengadaan paket makanan hingga operasional semuanya harus mengikuti regulasi yang telah ditentukan pemerintah.
“Korelasi permasalahan ketemu setelah kita konsultasi ke BGN. Kasus yang muncul di masyarakat karena mereka tidak tahu regulasi yang harus dipenuhi. Mitra BGN diantaranya harus dari yayasan, dan mendaftar melalui OSS. Dari kasus ini penting sekali diadakan sosialisasi agar paham betul regulasinya. Mungkin kita dari lembaga yang pertama mengadakan sosialisasi ini,” jelasnya.
Ahli Hukum UKSW Salatiga, Benny Kailola mengatakan, program MBG perlu disosialisasikan hingga pemerintahan tingkat desa. Ada aturan-aturan yang harus diketahui karena menggunakan anggaran negara yang cukup besar. Perlu juga pengawasan yang ketat, karena itu ia mendorong pemerintah segera membuat aturan baku agar pelaksanaan berjalan baik dan lancar.
“Wilayah negara kita sangat luas tentu akan sulit bisa menyeragamkan apa yang ada di Jawa dengan di luar Jawa. Tidak bisa pemerintah pusat melimpahkan begitu saja ke daerah. Kita harapkan sosialisasi terus berlanjut tidak berhenti di pemerintah pusat tapi sampai pemerintah daerah hingga desa,” ujarnya.
Program MBG menurutnya, tujuannya sangat mulia meningkatkan kualitas anak-anak sekolah dan usia dini. Perlu dukungan aturan dan pengawasan yang tepat dan baku, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Camat Bringin Masyhudi mengapresiasi kegiatan sosialisasi MBG dinilai sangat bermanfaat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya aparatur pemerintahan desa. Kegiatan sebagai langkah antisipasi agar tidak ada yang dirugikan oleh oknum-oknum yang memanfatkan program MBG untuk modus kejahatan.
“Melalui sosialisasi kita harapkan pelaksanaan MBG tepat sasaran tidak ada masalah dan bermanfaat. Dari infomasi beredar pendirian dapur MBG banyak masyarakat yang tertipu, ada tawaran jadi pekerja kemudian menyetorkan uang dulu tapi tidak ditepati. Kita antisipasi dengan memberikan sosialisasi,” ujarnya. (muz)
