31 C
Semarang
Kamis, 29 Januari 2026

Kurang Penerangan Jalan, Wali Kota Salatiga Usul ke Komisi V DPR

JATENGPOS.CO.ID SALATIGA- Wali Kota Salatiga dr Robby Hernawan menyerahkan sebelas dokumen usulan pembangunan (proposal) kepada Komisi V DPR RI, dan berharap di tahun 2026 bisa terealisasi. Salah proposal itu tentang penerangan di jalan- jalan utama di Salatiga.

” Kami mengusulkan secara langsung bahwa Salatiga sebagai kota tertua ke-2 di Indonesia terlihat kurang terang. Kami meminta penerangan jalan utama agar Salatiga terlihat lebih terang,” ujar Robby saat menyaksikan penyerahan secara simbolis dokumen usulan pembangunan strategis dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kepada Ketua Tim Kunker Komisi V DPR RI.

“Kami sudah bertemu dengan Komisi V DPR RI saya menyampaikan usulan-usulan pembangunan fisik, ada sebelas proposal yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ditahun 2026 semua usulan bisa terealisasi,” imbuh Robby.

Baca juga:  Machmud Lutfi Huzain Terpilih Sebagai Ketua E-Sport Indonesia Sukoharjo 2025-2029

Usulan dari Wali Kota Salatiga ini ditanggapi langsung dari Dirjen Perhubungan Darat yang menyatakan bahwa di tahun 2025 ini ada efisiensi sehingga tidak teralokasi alias usulan penerangan jalan belum bisa direalusasi di tahun 2025 ini, namun di tahun 2026 sefang disusun untuk alokasi untuk kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Sementara dalam agenda penyerahan dokumen usulan ini, menandai keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memperjuangkan dukungan pusat terhadap berbagai program prioritas pembangunan, khususnya infrastruktur dan penanganan bencana rob di pesisir utara. Dokumen yang diserahkan

Gubernur memuat daftar usulan infrastruktur jalan, jembatan gantung, bendungan, irigasi, hingga penanganan rob di Sayung, Demak, melalui pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 20.2 km, kolam retensi, dan sistem pompa.

Baca juga:  Konser Trisakti di Benteng Vastenburg, Ganjar Turut Menghibur

Lebih rinci, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan usulan kegiatan prioritas pembangunan infrastruktur senilai total Rp 73.111.486.749.850 ke pemerintah pusat. Terdapat 80 kegiatan prioritas yang diusulkan, tersebar di empat sektor utama.
Antara lain 2 kegiatan di sektor sanitasi dan limbah, 6 kegiatan di sektor penyediaan air minum. Berikutnya adalah 44 kegiatan di sektor jalan dan jembatan, dan 28 kegiatan di sektor sumber daya air. (deb/sgt)



TERKINI

Rekomendasi

...