JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – SKK Migas Jabanusa bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menggelar Rapat Kerja Stakeholder Daerah Klaster Barat & Tengah di Hotel Tentrem Semarang. Mengusung tema “Kolaborasi Industri Hulu Migas Bersama Stakeholder Daerah Menuju Swasembada Energi”, kegiatan ini menjadi wadah strategis memperkuat sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat.
Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Anggono Mahendrawan, menekankan pentingnya kesamaan visi dan pola pikir antar pemangku kepentingan, khususnya terkait isu pertanahan dan program pengembangan masyarakat (PPM).
“Kita hadir bukan sekadar menyusun program kerja, tapi menyatukan langkah dan hati membangun energi bangsa dari desa-desa tempat kita beroperasi,” ujarnya.
Rapat kerja membahas dua isu utama. Pertama, PPM. SKK Migas memaparkan Grand Design PPM hingga 2030, menekankan strategi pelibatan masyarakat yang terstruktur. PGN SAKA berbagi praktik baik dari Ujungpangkah, Gresik, yang menunjukkan manfaat nyata kolaborasi bagi warga sekitar. Seluruh pihak sepakat menjadikan ISO 26000 sebagai acuan etis untuk memastikan keberlanjutan sosial dalam operasional migas.
Kedua, Pertanahan. Kepala Departemen Pertanahan SKK Migas, Erie Yuwono, menegaskan urgensi percepatan sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah. BPN Jawa Timur menyatakan dukungan penuh pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Sejumlah usulan mengemuka, mulai dari pembentukan taskforce pertanahan oleh Kantah Tuban, integrasi PPM dengan reforma agraria oleh BPN Bojonegoro, hingga MoU lintas sektor pemberdayaan masyarakat berbasis tanah.
Kepala Departemen Formalitas & Komunikasi SKK Migas Jabanusa, Febrian Ihsan, menegaskan bahwa seluruh usulan akan ditindaklanjuti melalui strategi menyeluruh, forum koordinasi rutin, dan sinergi program pusat-daerah.
“Energi bukan hanya soal eksplorasi dan produksi, tetapi membangun hubungan berkelanjutan dengan masyarakat dan tanah tempat industri berpijak,” katanya.
Rapat kerja yang dihadiri puluhan perwakilan pemerintah daerah, BPN, aparat desa, hingga perwakilan perusahaan migas ini berlangsung dinamis. Setiap sesi diwarnai tanya jawab yang membahas persoalan teknis di lapangan, mulai dari pengadaan lahan hingga strategi pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
PPM sendiri menjadi salah satu instrumen penting SKK Migas dalam memastikan keberadaan industri migas membawa dampak langsung bagi warga sekitar. Program ini meliputi pelatihan keterampilan, dukungan UMKM, penguatan ekonomi desa, hingga fasilitasi pendidikan dan kesehatan. Melalui grand design yang baru, PPM diharapkan lebih terarah dan terukur hasilnya.
Di bidang pertanahan, percepatan sertifikasi BMN menjadi agenda prioritas demi mendukung kelancaran proyek migas yang bersifat strategis nasional. Dengan adanya taskforce dan koordinasi lintas sektor, hambatan birokrasi diharapkan dapat diminimalkan sehingga proyek bisa berjalan sesuai jadwal.
Menutup kegiatan, seluruh peserta sepakat bahwa keberhasilan swasembada energi tak hanya ditentukan oleh kapasitas produksi, tetapi juga kekuatan kolaborasi. Dengan semangat gotong royong, SKK Migas, KKKS, pemerintah, dan masyarakat optimistis dapat menjadikan sektor hulu migas sebagai penggerak kemandirian energi sekaligus peningkatan kesejahteraan daerah.(aln)
