JATENGPOS. CO. ID, SEMARANG – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengapresiasi Gubernur Ahmad Luthfi karena Jawa Tengah menjadi provinsi tertinggi nasional dalam pembentukan dan operasional KDKMP. Pencapaian tersebut menurut Zulkifli Hasan, sangat membantu pemenuhan target operasional 10.000 KDKMP se-Indonesia.
“Tertinggi, seluruh Indonesia itu Jawa Tengah tertinggi. Ada 1.750 unit. Target kami kan 10 ribu, kalau Jawa Tengah saja 2.000, aman kita,” kata Zulkifli Hasan, saat Rapat Koordinasi Satgas Nasional, Satgas Provinsi, Satgas Kabupaten/Kota terkait Percepatan Operasional KDKMP Provinsi Jawa Tengah di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis, 28 Agustus 2025.
Zulkifli menambahkan, terkait permodalan KDKMP, plafon Rp3,5 miliar dalam waktu dekat sudah bisa dilakukan. Tinggal aturan teknis yang dalam rapat tersebut termasuk dalam pembahasan.
Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan, dari 8.523 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jawa Tengah, sebanyak 1.750 koperasi sudah beroperasional hingga saat ini. Sisanya sebanyak 6.773 KDKMP masih belum operasional karena masih tahap persiapan.
“Total modal kurang lebih Rp 22,4 miliar dan jumlah anggota 117.661 orang. Sebanyak 6.773 koperasi yang belum operasional itu, minimal sudah punya gerai dan menunggu petunjuk Dinas Koperasi dan UMKM yang kita dorong untuk mendampingi,” kata Ahmad Luthfi
Dari 1.750 unit KDKMP tersebut, lanjutnya, sebanyak 1.444 unit koperasi bergerak pada sektor potensi usaha lain seperti Lalu Pandai, Pertanian, Peternakan, Elpiji, dan lain-lain. Sementara 306 unit koperasi pada sektor utama bisnis KDKMP yaitu sembako, apotek, klinik kesehatan, gudang/cold storage, kendaraan logistik, dan simpan pinjam.
Setiap KDKMP yang sudah operasional itu, rata-rata memiliki dua gerai bahkan ada yang sudah memiliki empat gerai. Hal itu menunjukkan kelengkapan infrastruktur koperasi sudah disiapkan dengan baik.
Dijelaskan, selain Dinas Koperasi dan UMKM, beberapa badan usaha milik daerah (BUMD) Provinsi Jawa Tengah juga bersinergi untuk menopang operasional KDKMP. Di antaranya ada Jawa Tengah Agro Berdikari (JTAB) yang berkaitan dengan pangan. Kemudian JPEN yang berkaitan dengan gas elpiji, di mana JPEN juga memiliki terobosan untuk pemanfaatan biogas sebagai alternatif gas 3kg milik Pertamina.
“Usulan kami ke pusat, perlu penambahan sub pangkalan elpiji di Jawa Tengah, sehingga akan semakin dekat dengan Koperasi Merah Putih. Juga perlu membuat juklak dan juklis siapa yang menjadi pengecer dan sebagainya,” katanya.
Usulan lain yang disampaikan Ahmad Luthfi dalam rakor yang dipimpin Zulkifli Hasan adalah, terkait regulasi tata kelola Koperasi Merah Putih yang komprehensif. Usulan itu disampaikan karena masih ada banyak pertanyaan terkait dan kebingungan di tingkat bawah.
Ahmad Luthfi menegaskan, rakor tersebut sebagai langkah dari penyamaan persepsi bupati-wali kota di Jawa Tengah terkait KDKMP harus linier sampai basis desa. Tentu saja dengan memberdayakan potensi desa yang ada.
“Masing-masing desa itu kan mawa cara, desa itu punya kearifan cara tersendiri berdasarkan potensi. Perlu ada petunjuk agar para Bupati dan Wali Kota tidak salah dalam menterjemahkan sampai basis desa, karena kemampuan atau human resources-nya berbeda-beda,” ungkap Ahmad Luthfi. (jan)
