JATENGPOS.CO.ID, SOLO- Komisi E DPRD Jawa Tengah (Jateng) mendukung terhadap program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Khususnya program Sekolah Rakyat tersebut akan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu yang tidak mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah negeri maupun swasta.
Mendukung hal itu, Komisi E DPRD Provinsi Jateng memantau pelaksanaan program tersebut, salah satunya ke Sekolah Rakyat Menengah Atas 17 Surakarta.
Ketua Komisi E DPRD, Messy Widiastuti, bahwa tujuan kunjungan untuk melakukan konsultasi dan mendalami program Sekolah Rakyat sebagai langkah meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu..
“Terima kasih untuk Dinas Sosial Provinsi Jateng yang kini sudah mempunyai 12 Sekolah Rakyat di Jateng dan itu sangat luar biasa. Kita mendapatkan informasi banyak terkait kesesuaian dengan visi-misinya dan itu ternyata bagus.” ucap Messy Widiastuti, Senin (8/9/2025).
Ia mengaku Sekolah Rakyat sangat bermanfaat bagi anak-anak yang tidak berkesempatan belajar di negeri atau swasta. Diharapkannya, pemerintah dapat menyiapkan Sekolah Rakyat untuk tingkat SMP dan SMA di Jateng.
Menanggapinya, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 17 Surakarta Sephinta Shinta Sari menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Untuk penyelenggaraannya, sesuai dengan dasar hukum dan legalitas dari instruksi presiden.
“Belum ada 2 bulan sekolah beroperasi, tentu saja punya harapan besar bisa memberikan penguatan kepada anak-anak dan memotivasi ke guru kami. Ini masih awal dan kami butuh penguatan dari Komisi E DPRD Provinsi Jateng,” harap Sephinta.
Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng Bagus Suryokusumo mengingatkan agar keamanan di Sekolah Rakyat harus selalu dijaga seperti kondisi asrama antara putri dan putra yang harus terjaga rapi. Ia menilai seharusnya Sekolah Rakyat itu berada dalam kewenangan Dinas Pendidikan.
“Ini sangat menarik karena bisa memfasilitasi anak-anak yang putus sekolah agar mereka tetap bisa merasakan proses belajar mengajar. Bagaimana memberikan kesempatan kepada masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” kata Bagus.
Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng Abdul Hamid juga memberi masukan agar pihak sekolah ‘menjemput bola’ ke masyarakat. Dengan begitu, anak-anak usia sekolah dengan kategori tertentu dapat menjadi prioritas dan hal itu sudah sangat praktis.
“Sehingga, ini tidak hanya sekedar model panti tapi lebih bagaimana membungkus masyarakat yang putus sekolah,” ujar Abdul Hamid.
Kepala Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso, Nova Dwiyanto, juga menjelaskan anggaran Sekolah Rakyat bersumber dari APBN. Termasuk soal pembangunan gedung, yang juga sumber dananya dari APBN.
“Yang pasti, semua anak harus tercover sama BPJS Kesehatan. Sekolah itu dikerucutkan untuk akses masyarakat yang anaknya kurang mampu untuk mendapatkan kesempatan sekolah. Instruksi Pak Presiden, Sekolah Rakyat tersebut untuk menciptakan generasi baru dan pola pikir baru,” jelas Nova. (nif/muz)
