JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi garda terdepan dalam upaya peningatan ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Sehingga pengembangan BUMDes perlu didukung oleh pemerintah desa, agar dapat berjalan secara swadaya guna mendukung ketahanan pangan.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus, Famny Dwi Arfana, dalam rapat pembinaan dan temu mitra BUMDes, di aula Kantor Dinas PMD Kabupaten Kudus, Selasa (9/9).
‘’Kegiatan ini merupakan upaya Pemkab Kudus, untuk melakukan pembinaan terhadap desa dan BUMDes di 132 desa/kelurahan di Kudus,’’ ujarnya.
Sambungnya, rapat pembinaan dan temu mitra BUMDes bertema ‘’Mewujudkan Ketahanan Pangan melalui Sinergitas Pemerintah Desa dan BUMDes’’ ini, digelar selama dua hari, Selasa-Rabu (9-10/9).
Turut menghadirkan pemateri dari Dinas Permasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, DPRD Kabupaten Kudus, dan Dinas Pertanian dan Pangan. Diharapkan, dalam diskusi ini, dapat memberi gambaran baru bagi pengelola BUMDes dan pemdes untuk mencapai sinergitas dan membuat program-program tingkat desa yang lebih maju.
‘’Pemdes, Kecamatan, pengelola BUMDes hingga mitra dilibatkan, untuk berdiskusi dan merumuskan bersama upaya pemberdayaan BUMDes di Kudus supaya bisa mencapai kemandirian,’’ tandasnya.
Menurutnya, setiap desa pasti mempunyai gambaran lini usaha yang akan dikembangkan pada BUMDes. Misalnya, beberapa badan usaha yang telah berjalan swadaya seperti lini usaha ayam petelur, peternakan kambing dan susu perah, pertanian maju dan sebagainya.
Sementara arah pembinaan BUMDes ini nantinya, diharapkan dapat memunculkan program-program yang mendukung ketahanan pangan. Selaras dengan mandat Presiden Prabowo Subianto, BUMDes diharapkan menjadi salah satu solusi untuk swasembada pangan di tingkat desa.
‘’Masih banyak yang ragu lini usaha untuk pengembangan bumdes. Maka, kami harap dari diskusi dan sharing ini, banyak mendapat gambaran baru untuk upaya ketahanan pangan di Kudus,’’ tandasnya.
Dalam kesempatan itu, Famny mendorong Pemdes berkolaborasi dengan BUMDes terkait pembagian kerja untuk program koperasi merah putih. Menurutnya, keduanya harus berjalan beriringan, sehingga masing-masing punya skema kerja yang jelas dan bisa mendukung swasembada pangan.
‘’Harus beriringan dan saling berkolaborasi, supaya BUMDes jalan, dan koperasi desa juga jalan,’’ jelasnya.
Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kudus, Valerie Yudistira Pramudya menambakan, ada banyak manfaat positif dari pemberdayaan BUMDes. Salah satunya memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan mendorong desa supaya bisa mandiri.
‘’BUMDes yang mandiri akan membantu dalam penyediaan lapangan usaha, membangun usaha dan bisa menjadi pemasukan tambahan untuk kas desa,’’ pungkasnya. (han/rit)
