JATENGPOS.CO.ID, KARANGANYAR – Pandangan kritis disampaikan legislator perempuan saat Komisi D DPRD Karanganyar melakukan kunjungan lapangan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di Tawangmangu, Jumat (10/10/2025).
Inspeksi itu dilakukan Komisi D, setelah adanya laporan sejumlah 105 siswa mengalami keracunan makanan di Tawangmangu, Kamis (9/10/2025). Saat ini 9 siswa masih dalam proses perawatan di RSUD Karanganyar.
Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD Karanganyar, Tiara Puspita, dalam peninjauan tersebut, tim menemukan banyak sekali catatan yang menunjukkan adanya kelemahan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), khususnya pada sisi proses pendinginan makanan setelah proses masak, hingga durasi waktu pendistribusian sampai dikonsumsi siswa. Ia menilai bagian itu belum sesuai dengan standar keamanan pangan.
“Saya menilai perlu adanya perbaikan total pada sistem dapur, mulai dari pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan agar higienisitasnya terjaga,” ungkap Tiara Puspita.
Sebagai seorang perempuan sekaligus seorang ibu, melihat banyaknya siswa mulai dari Sekolah Dasar hingga SMP Tawangmangu menderita usai keracunan makanan bergizi membuat dirinya ikut merasakan sakit dan kecewa. Tiara menyadari program dari pemerintah pusat tersebut bagus. Namun, harus terus diawasi dan dievaluasi. Jangan sampai peristiwa seperti ini terulang lagi.
“Masalah seperti ini tidak boleh dianggap sepele. Kita bicara soal keselamatan dan kesehatan anak-anak yang mengonsumsi makanan tersebut,” jelas Tiara.
Dengan tegas Tiara menyatakan bahwa Komisi D meminta agar pengelola MBG segera berbenah dan berkomitmen menerapkan SOP yang sesuai. Selain itu, pihak DPRD Karanganyar akan mendorong dinas terkait untuk memperkuat pengawasan dan segera melakukan pembinaan terhadap dapur-dapur tersebut di wilayah Karanganyar.
Politisi PKB Karanganyar itu berpandangan bahwa sangat diperlukan adanya komitmen yang kuat dari pihak pengelola untuk menjamin mutu makanan yang aman dan layak konsumsi.
“Saya menyerukan agar Pemkab Karanganyar melalui Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan pihak penyedia MBG segera menyelenggarakan audit independen terhadap rantai pasok, dapur produksi, dan mekanisme kontrol mutu agar kejadian ini tidak terulang lagi,” tandasnya. (yas/rit)
