JATENGPOS. CO. ID, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berkomitmen memberikan program pemberdayaan bagk perempuan di wilayahnya, salah satunya melalui program Kecamatan Berdaya.
Hal itu disampaikan saat menghadiri acara pelantikan pengurus DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2025-2030 di Hotel Noormans, Kota Semarang, Rabu, 12 November 2025.
“Kita punya program Kecamatan Berdaya, agar para perempuan memiliki suatu kemandirian terkait dengan dirinya sendiri maupun orang lain, orientasinya adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri sendiri dan orang lain, juga bagaimana mengembangkan ekonomi kreatif,” kata Luthfi.
Sejauh ini sudah ada 150 kecamatan di 35 kabupaten/kota di Jateng yang dijadikan sebagai pilot project Program Kecamatan Berdaya. Program ini terstruktur dan melibatkan seluruh stakeholder terkait.
Melalui program tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki roadmap dalam mendukung pemberdayaan perempuan. Tidak hanya dalam bidang politik tetapi juga dalam hal-hal yang lebih mendasar seperti pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, hingga pendampingan dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan.
Dalam kesempatan itu, Ia berharap DPD KPPI Provinsi Jawa Tengah dapat bersinergi dan kolaborasi dengan pemerintah provinsi, untuk memberikan edukasi politik dan menyukseskan program pemberdayaan perempuan melalui kecamatan berdaya.
Luthfi berharap, kegiatan tersebut tidak hanya seremonial tetapi bagaimana melakukan aksi nyata.
“Perempuan-perempuan yang hari ini dilantik dapat memberikan suatu warna dalam berkiprah dan berpolitik, sehingga Jawa Tengah lebih berdaya,” katanya.
Dalam kancah perpolitikan, lanjut dia, perempuan di Jawa Tengah baru menempati sekitar 24 kursi di DPR RI atau sekitar 20% sedangkan laki-laki 80%.
Ia ingin lebih banyak perempuan dari Jawa Tengah yang terlibat dalam dunia politik dan mengisi posisi-posisi penting. Oleh karena itu pendidikan politik menjadi penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tersebut.
“Inilah kiprah yang harus kita tunggu, sehingga Jawa Tengah lebih berdaya,” jelasnya. (adv/ucl)
