JATENGPOS.CO.ID, SOLO – Balai POM Surakarta memperkuat fungsi pencegahan dalam ekosistem rantai pasok pangan olahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). BPOM Surakarta mengajak Pemerintah, aparat hukum, yayasan mitra, SPPG (Satuan Pelaksana Program Gizi), dan suplier di wilayah Solo Raya berkomitmen menjaga kualitas MBG.
Kepala Balai POM di Surakarta, Muhammad Fajar Arifin, menjelaskan bahwa pelibatan supplier ini bertujuan menyamakan persepsi dalam upaya menyediakan produk MBG yang berkualitas.
“Dalam komitmen ini baik kami, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, yayasan Mitra, SPPG, dan supplier memberikan komitmen untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kesalahan yang mungkin muncul dalam program MBG,” ujar Fajar Arifin, dalam acara perkuatan integritas suplier rantai pasok pangan olahan program MBG di Alana Hotel Solo, Selasa (2/12).
Hadir pula dalam kegiatan tersebut Pemkot Surakarta yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Surakarta, Pemkab Sukoharjo yang diwakili Kepala DKK dan Kepala Dinas Pangan, juga perwakilan penegak hukum cari Polresta Surakarta dan Polres Sukoharjo.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Surakarta, Purwanti, menekankan bahwa pengamanan rantai pasok pangan yang aman dan mencukupi adalah prioritas kebijakan Pemkot Surakarta. Ia menyebut, dari 44 SPPG yang terbangun di Surakarta, 31 sudah beroperasi, dan 28 di antaranya telah bersertifikat.
“Dibutuhkan integritas dari supplier ini juga sangat penting. Mitra SPPG dan pengelola SPPG pun harus menjaga integritas karena justru teman-teman ini menjadi garda terdepan,” kata Purwanti.
Ia berpesan kepada para supplier untuk memahami bahwa program ini harus berkelanjutan, bukan hanya mencari keuntungan ekonomi sesaat.
Deputi Bidang Penindakan BPOM RI, Irjen. Pol. Tubagus Ade Hidayat ikut menyaksikan komitmen tersebut menegaskan bahwa upaya pencegahan adalah aspek paling penting dalam mengamankan program MBG yang merupakan program unggulan Presiden RI dan masuk dalam RPJMN 2025-2029.
“Yang penting adalah mencegah kejahatan dan kelalaian dalam program ini,” ujar Irjen. Pol. Tubagus Ade Hidayat.
Ia menyoroti bahwa keracunan pangan di wilayah Solo Raya (yang telah terjadi sejak awal pelaksanaan MBG tahun 2025) secara umum disebabkan oleh masalah biologis, seperti sanitasi yang lemah dan ketidaktahuan pengelola.
Meskipun demikian, Deputi mengingatkan bahwa tindak pidana dapat terjadi baik karena kesengajaan maupun kelalaian dan pihaknya memiliki kewenangan penindakan.
“Kalau sudah dikasih tahu terus diawasi sama semuanya terus kemudian masih melakukan seperti itu baru itu upaya terakhirnya adalah penindakan. Tetapi saya tidak berharap kita menindak,” harapnya, menekankan pentingnya menumbuhkan kesadaran kolektif.
Apabila masyarakat menemukan hal-hal yang dicurigai terkait pelaksanaan MBG yang berhubungan dengan pangan olahan, diimbau untuk menghubungi Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai POM di Surakarta. (dea/rit)
