JATENGPOS.CO.ID SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menegaskan bahwa tata kelola keuangan daerah tidak cukup hanya memenuhi prinsip akuntabilitas, tetapi harus secara nyata memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia berpandangan, anggaran publik semestinya disusun dan dijalankan sesuai kebutuhan riil warga, bukan sebatas memenuhi aspek administratif maupun kegiatan seremonial.
“APBD harus menjadi alat untuk menjawab persoalan masyarakat. Setiap rupiah yang dibelanjakan wajib menghadirkan keadilan sosial, bukan sekadar tercatat dalam angka,” kata Heri.
Menurutnya, masih terdapat pos belanja daerah yang belum sepenuhnya mencerminkan kepentingan publik, terutama pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur desa, serta jaring pengaman sosial.
Heri menekankan bahwa orientasi anggaran harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, khususnya kelompok rentan, mulai dari petani, buruh, nelayan, perempuan, hingga penyandang disabilitas.
Ia menilai, kesejahteraan masyarakat tidak lahir dari kebijakan yang hanya tampak baik di atas dokumen perencanaan, melainkan dari program-program yang tepat sasaran dan berdampak langsung.
Karena itu, peran pengawasan DPRD menjadi krusial dalam setiap fase penyusunan hingga implementasi anggaran.
“Kontrol legislatif memastikan agar kebijakan fiskal tidak melenceng dari tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Selain itu, Heri menyoroti pentingnya keterbukaan informasi serta pelibatan masyarakat dalam proses penganggaran. Ia menilai, partisipasi publik sejak tahap awal akan memperkuat mekanisme pengawasan.
“DPRD mendorong masyarakat untuk terlibat aktif. Ketika publik mengetahui arah penggunaan anggaran, maka pengawasan akan tumbuh dengan sendirinya. Inilah esensi demokrasi yang sehat,” ujarnya.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa upaya meningkatkan pendapatan asli daerah harus dilakukan secara adil dan tidak memberatkan masyarakat kecil. Heri menolak pendekatan pembangunan yang hanya bertumpu pada investasi skala besar dan mengabaikan ekonomi berbasis kerakyatan.
Menurutnya, kebijakan fiskal yang progresif perlu diarahkan pada penguatan UMKM, koperasi, serta sektor informal agar mampu berkembang dan berkontribusi bagi perekonomian daerah.
Lebih lanjut, Heri menegaskan komitmen DPRD Jawa Tengah untuk terus mengawal pengelolaan keuangan daerah agar berjalan efektif, efisien, dan berkeadilan.
“Anggaran merupakan amanah rakyat. Sudah menjadi kewajiban kita memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kesejahteraan nyata, bukan hanya laporan administrasi,” pungkasnya. (sgt)
