JATENGPOS.CO.ID SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menilai bahwa penguatan program perlindungan bagi anak dan perempuan harus ditempatkan sebagai agenda utama dalam pembangunan sosial di Jawa Tengah.
Ia menegaskan bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan maupun perlakuan diskriminatif, sehingga negara memiliki kewajiban penuh untuk menjamin perlindungan mereka, termasuk melalui kebijakan di tingkat daerah.
“Kelompok perempuan dan anak berada pada posisi yang rawan. Pemerintah daerah bersama seluruh elemen memiliki tanggung jawab untuk memastikan mereka terlindungi,” kata Heri.
Menurutnya, penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan masih menghadapi berbagai kendala. Mulai dari keterbatasan akses layanan, rendahnya intensitas sosialisasi, hingga masih kuatnya budaya tutup mulut di lingkungan masyarakat.
Heri menegaskan, DPRD Jawa Tengah mendorong agar program perlindungan tidak berhenti pada aspek regulasi dan administrasi semata, tetapi benar-benar hadir dalam bentuk layanan yang dapat dirasakan langsung oleh korban.
“Layanan pendampingan harus menyentuh kebutuhan korban secara nyata, seperti konseling psikologis, bantuan hukum, sampai proses rehabilitasi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya upaya edukasi sejak usia dini terkait pemenuhan hak anak serta kesetaraan gender, baik melalui pendidikan formal di sekolah maupun program berbasis komunitas.
Menurut Heri, langkah pencegahan akan jauh lebih efektif apabila dimulai dari lingkup keluarga dan diperkuat oleh lingkungan pendidikan.
“Perlindungan anak bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi membangun ekosistem yang aman dan mendukung tumbuh kembang mereka. Sekolah, lingkungan RT/RW, hingga lembaga keagamaan harus dilibatkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Heri menyampaikan bahwa DPRD Jawa Tengah berkomitmen mendorong peningkatan kapasitas aparatur desa dan pendamping masyarakat agar mampu menangani kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan secara tepat.
Ia menilai, penguatan dan perluasan jangkauan program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) serta PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) hingga tingkat desa dan kelurahan menjadi langkah penting.
Selain itu, Heri meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jawa Tengah agar mengintegrasikan perspektif gender dan pemenuhan hak anak dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan program.
“Isu perlindungan perempuan dan anak tidak bisa dibebankan pada satu dinas saja. Ini adalah tanggung jawab lintas sektor,” katanya.
Menutup pernyataannya, Heri menegaskan bahwa tingkat kesejahteraan perempuan dan anak menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah.
“Jika Jawa Tengah ingin maju dan beradab, maka perlindungan terhadap perempuan dan anak harus dimulai sekarang,” pungkasnya. (sgt)
