JATENGPOS.CO.ID, MAGELANG — Program Indonesia Pintar (PIP) ditegaskan sebagai instrumen utama negara dalam menjaga keberlanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya peserta didik madrasah di Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang. Melalui program ini, pemerintah memastikan keterbatasan ekonomi tidak lagi menjadi penghalang bagi anak untuk terus bersekolah, Selasa (23/12/2025).
Penegasan tersebut disampaikan Wibowo Prasetyo, Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, dalam kegiatan reses dan dialog bersama masyarakat. Hadir Anggota DPRD Kabupaten Magelang Fraksi PDI Perjuangan Gunawan, para wali murid, tokoh masyarakat, serta unsur pendidikan setempat. PIP menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin pemerataan akses dan kualitas pendidikan.
Wibowo menekankan bahwa PIP harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan pendidikan anak. Menurutnya, bantuan ini dirancang untuk meringankan beban orang tua sekaligus menjaga keberlangsungan proses belajar siswa madrasah.
“Manfaatkan bantuan PIP ini sebaik-baiknya untuk kebutuhan pendidikan anak-anak. Pemerintah hadir untuk memastikan mereka tetap bisa bersekolah dengan layak,” ujar politisi dari Dapil Jawa Tengah VI ini.
Ia menjelaskan, dengan terbantunya biaya dasar pendidikan, orang tua diharapkan memiliki ruang lebih luas untuk mendampingi tumbuh kembang anak, baik secara intelektual maupun spiritual. Pendidikan formal, kata dia, harus berjalan seiring dengan pembentukan karakter di lingkungan keluarga.
“Kehadiran orang tua sangat penting agar anak tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak dan berkarakter,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan bahwa penyaluran dana PIP harus diterima utuh oleh wali murid, tanpa potongan apa pun dan digunakan sesuai peruntukannya.
“Gunakan untuk biaya sekolah, membeli buku, dan kebutuhan pendidikan lainnya. Ini adalah hak anak-anak kita,” tegasnya.
Kegiatan dialog ini sekaligus menjadi ruang penyampaian aspirasi masyarakat terkait penguatan pendidikan madrasah dan perlindungan bagi anak dari keluarga kurang mampu, yang akan menjadi perhatian dalam pembahasan kebijakan di tingkat pusat.(*)