JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG– Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan penanganan bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Jawa Tengah dilakukan secara maksimal. Berbagai upaya, mulai dari modifikasi cuaca hingga normalisasi sungai, terus digencarkan untuk mencegah bencana berulang.
Kepastian tersebut disampaikan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, saat meninjau wilayah terdampak banjir di Kabupaten Kudus dan Jepara, Jumat (16/1/2026). Kunjungan dilanjutkan ke Kabupaten Pati dan Demak pada Sabtu (17/1/2026).
Kepala BNPB menegaskan pemerintah tidak membeda-bedakan penanganan bencana di setiap daerah. Setiap kejadian bencana langsung direspons dengan kehadiran negara di lokasi terdampak.
“Masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bantuan dan perhatian, terlebih saat terjadi bencana,” tegas Suharyanto.
Di Kabupaten Kudus, Suharyanto berdialog langsung dengan warga terdampak banjir. Warga menyampaikan kebutuhan dasar relatif tercukupi, namun meminta normalisasi Sungai Juwana.
“Mereka meminta normalisasi Sungai Juwana agar bencana serupa tidak kembali terjadi,” kata dia.
Menanggapi hal tersebut, Suharyanto menyatakan akan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Kementerian Pekerjaan Umum. Normalisasi Sungai Juwana disebut menjadi salah satu prioritas penanganan jangka menengah dan panjang.
Menurut Suharyanto, banjir di Jawa Tengah kerap terjadi akibat perubahan daya dukung lingkungan. Meski bencana tidak sepenuhnya dapat dihindari, pemerintah terus mengupayakan langkah perbaikan terbaik.
Sebagai solusi jangka pendek, BNPB telah melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Operasi tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Untuk Jawa Tengah, atas arahan BMKG, kami melakukan modifikasi cuaca. Sejak kemarin hingga hari ini satu pesawat terus melaksanakan operasi tersebut,” ungkap Suharyanto.
Modifikasi cuaca diharapkan mampu menurunkan intensitas hujan dan mengurangi debit air. Dengan demikian, risiko banjir yang lebih besar dapat ditekan.
BNPB juga memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi dengan baik. Bantuan meliputi makanan, minuman, pakaian, hunian sementara, hingga perlengkapan kebersihan.
“Jika anggaran pemerintah daerah tidak mencukupi, mekanisme reimburs dapat diajukan ke pemerintah pusat melalui BNPB,” jelasnya.
Di Kabupaten Kudus, Kepala BNPB juga menggelar rapat koordinasi bersama Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, serta jajaran Forkopimda.
Di Kabupaten Jepara, Suharyanto meninjau langsung lokasi banjir dan longsor di Desa Tempur, Kecamatan Keling. Lokasi tersebut ditempuh menggunakan sepeda motor trail sejauh sekitar 7 kilometer karena akses jalan tertutup sisa longsoran.
Di desa tersebut, tercatat delapan rumah rusak dan 13 kepala keluarga terdampak langsung. Tidak ada korban jiwa, namun dua warga dilaporkan sakit.
“Kalau rumah sudah terdampak batu dan rawan, mau tidak mau harus direlokasi sesuai SOP,” tegas Suharyanto.
Relokasi dapat dilakukan melalui skema pemerintah maupun relokasi mandiri dengan dukungan negara. BNPB akan membangun rumah bagi warga setelah lahan relokasi disiapkan.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Jika masih kurang, kekurangan anggaran dapat diajukan ke BNPB melalui mekanisme reimburs.
Suharyanto menekankan pentingnya percepatan pemulihan akses transportasi. Pasalnya, sekitar 3.500 kepala keluarga bergantung pada akses jalan yang terdampak longsor.
Selain di Jepara, Kepala BNPB juga melakukan kunjungan ke Kabupaten Pati.
Dalam kesempatan tersebut, ia meminta pemerintah daerah dan provinsi turut melakukan modifikasi cuaca mengingat potensi hujan masih tinggi.
Di Pati, Suharyanto meninjau dapur umum di Balai Desa Sidoharjo. BNPB bersama Komisi VIII DPR RI menyerahkan bantuan kebutuhan dasar kepada masyarakat terdampak.
Bupati Pati Sudewo menyampaikan, banjir melanda 136 desa di 12 kecamatan. Lebih dari 70 ribu warga terdampak dan dua orang meninggal dunia akibat hanyut.
“Status tanggap darurat telah ditetapkan pada 10–24 Januari 2026,” ujarnya.
Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan mengapresiasi gerak cepat BNPB dalam menangani bencana di Jawa Tengah. Ia memastikan akan mengawal penyaluran bantuan agar tepat sasaran.
“Saya akan mengawal agar bantuan benar-benar terlaksana dan dirasakan masyarakat,” katanya.(aln)
