JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mengusulkan bantuan dana untuk penanganan Bencana Hidrometeorologi ke pemerintah pusat sebesar Rp394,2 miliar. Surat bantuan nomor 400.9.10/294.1/2026 itu, pun telah dikirim ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun telah dikirim.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus, Revlisianto Subekti, mengonfirmasi bahwa Surat Usulan Penanganan Bencana Hidrometeorologi telah dikirimkan ke BNPBD dan Kemendagri. Usulan anggarannya sebesar Rp394.285.718.000, setelah sebelumnya diinventarisir mencapai angka Rp500 miliar.
‘’Dari hasil rapat via zoom meeting dengan Wakil Menteri terkait kemarin, kami diminta menginventarisir titik kebencanaan, baik longsor maupun banjir, serta potensi mitigasinya,’’ ujar Revlisianto, saat ditemui Jumat (23/1).
Lanjutnya, anggaran tersebut mencakup berbagai sektor vital, mulai dari perbaikan infrastruktur, sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga kawasan wisata religi Colo. Khusus untuk penanganan longsor di pintu masuk wisata Colo, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri juga telah mengalokasikan dana pendamping sebesar Rp10 miliar.
‘’Untuk bantuan sektor pertanian atau gagal panen, nantinya berupa bibit dan pupuk. Sementara bantuan kerusakan rumah akibat longsor, diusulkan bantuan stimulan sebesar Rp50 juta per unit rumah,’’ ungkapnya.
Selain perbaikan fisik, Sekda menekankan pentingnya Dana Siap Pakai (DSP) yang diusulkan ke Kemendagri, agar operasional di lapangan tidak terkendala. Dana ini rencananya akan digunakan untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) pompa air, alat berat, hingga pengadaan gas Elpiji untuk dapur umum.
‘’Sebelumnya, kebutuhan gas dapur umum dicover oleh Hiswana Migas hingga mencapai sekitar 200 tabung senilai Rp30 jutaan. Dengan usulan ini, kita harap operasional bisa lebih mandiri,’’ tambahnya.
Disinggung pencairan Dana Tak Terduga (TT), Revli menegaskan Pemkab Kudus belum perlu mencairkan Dana Tak Terduga (TT). Pihaknya menilai penanganan bencana saat ini masih mampu tertangani berkat kolaborasi sistem Pentahelix yang melibatkan berbagai stakeholder dan bantuan logistik yang ada.
‘’Stok logistik yang ada saat ini masih sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan pengungsi, hingga nantinya untuk bekal di rumah saat pengungsi kembali,’’ jelasnya.
Diketahui, usulan penanganan bencana Hidrometeorologi di Kudus ke pemerintah pusat tahun ini, meliputi pemulihan sosial ekonomi pasca bencana sebesar Rp6,2 miliar, kebutuhan sarpas alat berat Rp3,1 miliar, alat berat pencegahan bencana Rp16 miliar, 95 ruas jalan Rp124,6 miliar, dan 15 jembatan Rp103,4 miliar.
Selain itu, penanganan 10 irigasi senilai Rp12,1 miliar, 5.950 sungai Rp38,1 miliar, 19 ruas drainase Rp34 miliar, perbaikan 75 sekolah Rp15 miliar, bantuan benih padi Rp1,32 miliar (49,25 ton bibit), pupuk UREA Rp640 juta (492,5 ton), 5 unit dump truk Rp3,33 miliar, dan 2 unit truk skylift dan perimbana pohon serta LPJU Rp3,2 miliar.
Kemudian usulan untuk perbaikan rumah tinggal terdampak bencana 28 unit senilai Rp1,4 miliar, perbaikan fasilitas Kesehatan Rp2,5 miliar, perbaikan 380 titik LPJU Rp6,7 miliar, area traffic control system 6 unit Rp8,4 miliarguardial sepanjang 800 meter Rp1,6 miliar, marka jalan dan rambu kecil Rp621 miliar.
Serta perbaikan jaringan traffic light di 10 lokasi Rp1,12 miliar, 10 unit kendaraan operasiobal faskes Rp4,3 miliar, dapur umum lapangan dan kendaraan operasional Rp1,2 miliar, pengadaan 2 unit motor trail Rp300 juta, 2 unit mobil layanan MCK Rp3,2 miliar dan truck evakuasi Rp600 juta. (han/rit)
