Gouw Ivan Siswanto, S.H., M.Th. (Staff Ahli TP PKK Provinsi Jawa Tengah)
JATENGPOS. CO. ID, Kota Semarang – Di negeri yang gemar merayakan angka pertumbuhan dan slogan kemajuan, sebuah tragedi sunyi terjadi di Nusa Tenggara Timur. Seorang anak memilih mengakhiri hidupnya bukan karena perang, bukan karena bencana, bukan pula karena penyakit mematikan. Ia pergi karena tak sanggup menanggung beban malu : datang ke sekolah tanpa buku dan bolpoin.
Peristiwa ini terasa terlalu kecil untuk disebut tragedi nasional, namun justru di situlah letak bahayanya. Ketika kematian seorang anak akibat kemiskinan dianggap sebagai peristiwa “lokal”, maka sesungguhnya kita sedang menormalisasi kegagalan negara dalam melindungi masa depan warganya.
Anak itu tidak mati karena kemiskinan semata. Ia mati karena kemiskinan yang dibiarkan, kemiskinan yang tidak segera disapa oleh kebijakan, dan kemiskinan yang terlalu lama dipandang sebagai angka statistik, bukan sebagai jeritan manusia.
Kemiskinan yang Melukai Martabat
Kemiskinan ekstrem tidak hanya merampas materi, tetapi juga martabat. Di ruang kelas, kemiskinan hadir dalam bentuk tas kosong, seragam lusuh, dan tatapan tertunduk. Anak-anak tidak hanya belajar membaca dan berhitung, mereka juga belajar membandingkan diri dan sering kali, kalah sebelum sempat berjuang.
Bagi sebagian anak, rasa lapar masih bisa ditahan. Tetapi rasa malu, keterasingan, dan perasaan “tidak pantas hidup” adalah luka psikologis yang jauh lebih mematikan. Ketika negara absen, anak-anak memikul beban yang seharusnya tidak pernah mereka tanggung.
Tragedi ini menunjukkan bahwa bunuh diri bukan selalu soal kesehatan mental individual, melainkan juga soal ketidakadilan struktural. Ketika sistem gagal menjamin kebutuhan paling dasar pendidikan yang layak dan bermartabat maka keputusasaan menjadi bahasa yang dipelajari anak-anak terlalu dini.
Negara Hadir, atau Sekadar Terlihat ?
Kehadiran negara tidak cukup diukur dari banyaknya program, melainkan dari sejauh mana program itu benar-benar menyentuh mereka yang paling rapuh. Masalah utama kita bukan kekurangan kebijakan, tetapi ketepatan sasaran dan kecepatan respon.
Pertama, pendataan kemiskinan harus diperlakukan sebagai urusan kemanusiaan, bukan sekadar administrasi. Anak-anak di pelosok tidak boleh tertinggal hanya karena rumah mereka tidak terjangkau jaringan atau orang tuanya tidak paham birokrasi.
Kedua, bantuan pendidikan tidak boleh bersifat simbolik. Buku, alat tulis, dan seragam bukanlah fasilitas tambahan—ia adalah prasyarat dasar agar anak bisa belajar tanpa kehilangan harga diri.
Ketiga, sekolah tidak boleh hanya menjadi tempat transfer ilmu, tetapi juga ruang aman secara psikologis. Guru, wali kelas, dan konselor perlu dibekali kemampuan membaca tanda-tanda keputusasaan. Diamnya seorang anak sering kali adalah jeritan yang tidak terdengar.
Menjaga Harapan, Menyelamatkan Masa Depan
Seorang anak seharusnya tumbuh dengan mimpi, bukan dengan rasa takut menjadi beban. Jika hari ini ada anak yang mati karena tidak memiliki buku dan bolpoin, maka yang sesungguhnya terluka adalah komitmen kita terhadap keadilan sosial.
Negara tidak boleh datang setelah tragedi terjadi. Negara harus hadir sebelum harapan anak-anak runtuh. Karena ketika harapan mati, pendidikan kehilangan maknanya, dan pembangunan kehilangan jiwanya.
Jangan biarkan kemiskinan terus mengubur masa depan anak-anak kita dalam diam. Setiap buku yang tidak terbeli, setiap bolpoin yang tidak tergenggam, bisa menjadi jarak tipis antara hidup dan putus asa.
Dan jarak itu seharusnya tidak pernah dibiarkan ada.
