JATENGPOS.CO.ID, MAGELANG — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Wibowo Prasetyo, melakukan kunjungan reses ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang untuk memantau kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana, Kamis (5/3/2026). Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, bersama jajaran pemerintah daerah dan BPBD Kota Magelang.
Dalam kesempatan itu, Wibowo menekankan bahwa meskipun Kota Magelang tidak termasuk dalam kategori wilayah rawan bencana tingkat tinggi, langkah-langkah antisipasi tetap harus dilakukan secara serius dan terencana.
Menurutnya, ancaman bencana tidak selalu berupa peristiwa besar seperti banjir bandang atau erupsi gunung berapi. Risiko yang lebih sering muncul justru berupa banjir genangan, tanah longsor, angin kencang hingga kebakaran.
“Walaupun tidak masuk zona merah, bukan berarti kita boleh lengah. Potensi bencana tetap ada, seperti banjir genangan, tanah longsor, maupun angin kencang. Termasuk kebakaran mengingat kota itu padat penduduk. Karena itu, kesiapsiagaan harus terus diperkuat,” kata Wibowo.
Ia menambahkan, berbagai catatan dan masukan dari pemerintah daerah akan dihimpun sebagai bahan pembahasan dalam rapat masa sidang DPR RI, khususnya terkait risiko kebencanaan, serta langkah mitigasi yang telah dilakukan di daerah.
Wibowo juga menekankan pentingnya integrasi antara rencana penanggulangan bencana dengan perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, program mitigasi tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari strategi pembangunan jangka panjang.
“Rencana penanggulangan bencana harus terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah Kota Magelang. Kami juga mendorong adanya relawan kebencanaan di setiap kelurahan agar respons terhadap bencana bisa lebih cepat,” ujarnya.
Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah, DPR RI Komisi VIII, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) perlu terus diperkuat agar sistem penanggulangan bencana dapat berjalan lebih efektif.
Sementara itu, Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, menjelaskan bahwa secara geografis Kota Magelang dilalui dua sungai besar, yakni Sungai Elo dan Sungai Progo. Kondisi tersebut membuat pemerintah kota tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana.
“Kami tetap berjaga-jaga karena kota ini dilalui Sungai Elo dan Sungai Progo. Misalnya jika terjadi kecelakaan air, kami biasanya juga membantu penanganan di wilayah sekitar seperti Kabupaten Magelang dan Temanggung,” ujarnya.
Ia menjelaskan, wilayah Kota Magelang terdiri dari tiga kecamatan dan 17 kelurahan dengan kondisi topografi yang tidak merata, didominasi lembah dan jurang. Meski demikian, kota ini tidak memiliki cekungan yang berpotensi menimbulkan banjir besar.
“Kalau terjadi banjir biasanya berupa genangan akibat posisi drainase yang kurang baik,” jelasnya.
Terkait potensi kebakaran, pemerintah kota telah menyiapkan sejumlah ruang terbuka publik sebagai titik penanganan darurat. Namun demikian, kebakaran di kawasan permukiman padat masih menjadi perhatian, terutama terkait keterbatasan jangkauan selang mobil pemadam kebakaran.
Karena itu, BPBD Kota Magelang secara rutin menggelar simulasi penanggulangan kebakaran di kawasan padat penduduk serta memberikan edukasi dan pelatihan kebencanaan di sekolah-sekolah.
Selain itu, di setiap kelurahan juga telah dibentuk program Kelurahan Tangguh Bencana yang melibatkan relawan setempat. Meski demikian, para relawan masih menghadapi keterbatasan peralatan pendukung di lapangan.
“Para relawan sebenarnya sudah siap, hanya saja peralatannya masih perlu ditingkatkan,” kata Damar.
Ia juga menambahkan bahwa meskipun Kota Magelang berada pada zona empat kawasan Gunung Merapi, kota ini memiliki peran sebagai daerah penyangga apabila terjadi bencana erupsi.
“Sebagai daerah penyangga Merapi, kami juga telah menyiapkan sejumlah lokasi evakuasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana,” ujarnya.
Melalui kunjungan reses tersebut, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat, sehingga upaya mitigasi dan penanggulangan bencana di Kota Magelang dapat berjalan lebih optimal dan respons terhadap potensi bencana dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi.
