JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Wacana pengalihan penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) disambut positif oleh Pemerintah Desa dan pengurus koperasi di Desa Tumpangkrasak, Kecamatan Jati, Kudus. Kebijakan ini dinilai strategis untuk menghidupkan sirkulasi ekonomi desa, sekaligus memperbesar skala usaha koperasi lokal.
Kepala Desa Tumpangkrasak, Sarjoko Saputro, menyatakan dukungannya jika pemerintah pusat benar-benar meresmikan regulasi tersebut. Menurutnya, pelibatan koperasi akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.
‘’Kami sangat setuju. Selain bisa membesarkan koperasi dan menambah anggota, sirkulasi ekonomi akan berputar di desa sendiri. Manfaatnya kembali ke warga,’’ tandas Sarjoko, saat ditemui Kamis (10/4) siang.
Sejauh ini, lanjut Sarjoko, Desa Tumpangkrasak mencatat sekitar 200 keluarga penerima manfaat (KPM) dari berbagai lini bantuan, seperti PKH dan bantuan Dinas Sosial, serta 19 penerima BLT Desa.
‘’Kami berharap, kerja sama ini nantinya tidak hanya menyasar kalangan tertentu, tetapi juga menyentuh petani hingga pekerja peri di wilayahnya,’’ imbuhnya.
Sementara Wakil Ketua Bidang Usaha KDMP Tumpangkrasak, Hery Yudi Pratikno, mengaku siap mengemban tanggung jawab tersebut. Namun, ia menekankan perlunya kejelasan skema operasional agar tetap sejalan dengan prinsip bisnis koperasi.
‘’Usulan kami, jika bansos diberikan dalam bentuk barang atau sembako, pengambilannya bisa melalui koperasi. Pemerintah memberikan pendanaan, dan koperasi menyediakan kebutuhan KPM,’’ ujar Hery.
Ia menambahkan, bahwa selisih dari unit usaha tersebut nantinya akan masuk sebagai pendapatan koperasi yang ujungnya memperkuat kekayaan organisasi. Saat sekarang, KDMP Tumpangkrasak terus bersiap diri.
Meski masih dalam tahap pengajuan perizinan usaha, termasuk rencana pengadaan LPG dan kerja sama dengan Bulog. KDMP Tumpangkrasak telah memiliki 64 anggota aktif. Menariknya, komposisi anggota terdiri dari 40 persen PNS dan 60 persen warga umum.
‘’Kami tinggal menunggu regulasi dan aturan teknisnya seperti apa. Pada prinsipnya, infrastruktur dan kepengurusan kami sudah siap bergerak,’’ pungkas Hery. (han/rit)
