JATENGPOS.CO.ID, SOLO – Para peternak ayam petelur yang tergabung dalam wadah Rumah Bersama secara tegas menyatakan keberatannya terhadap isu rencana Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia yang akan menggandeng investor luar negeri untuk pengembangan industri peternakan di tanah air. Pernyataan sikap ini disampaikan dalam Rembug Nasional Peternak Petelur Rakyat yang digelar di Kota Solo, Sabtu, (02/05).
Ketua Presidium Pinsar Petelur Nasional (PPN), Yudianto Yosgiarso, mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia sebenarnya telah mencapai swasembada telur ayam ras berbasis peternakan rakyat mandiri.
“Masuknya investor asing di sektor budidaya dikhawatirkan akan mematikan industri peternakan rakyat yang telah susah payah dibangun selama puluhan tahun.” Kata Yudianto pada awak media.
Menurut Yudianto, tantangan yang dihadapi peternak saat ini bukanlah kurangnya populasi atau produksi, melainkan masalah serapan pasar dan stabilitas harga. Masuknya investasi besar dari luar negeri di sektor hilir dianggap sebagai ancaman serius yang dapat menggusur peran peternak kecil sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional.
Selain isu investasi, para peternak juga menyoroti kebijakan impor bahan baku pakan ternak, khususnya Bungkil Kacang Kedelai (BKK). Mereka mengkritik kebijakan impor satu pintu yang dinilai menciptakan ekonomi biaya tinggi.
“Alih-alih mempermudah, kebijakan tersebut justru berdampak pada semakin mahalnya harga BKK di pasaran, yang secara otomatis menggerus daya saing dan kesejahteraan peternak rakyat.” Imbuhnya.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Koperasi Peternak Kendal, Suwardi, menambahkan bahwa pemerintah seharusnya fokus menata ekosistem perunggasan dari hulu ke hilir untuk melindungi peternak mandiri.
“Kami menekankan pentingnya menjaga mandat bahwa porsi budidaya sebesar 98 persen harus tetap dikuasai oleh peternak rakyat, sementara perusahaan integrator besar fokus pada sektor pengolahan dan ekspor,” tegas Suwardi.
Dalam pokok-pokok pikiran yang dihasilkan, Rumah Bersama meminta pemerintah untuk meninjau kembali setiap kebijakan yang berpotensi membebani peternak rakyat. Mereka mendesak agar kementerian terkait lebih cermat dalam memberikan ruang bagi investasi asing agar tidak terjadi ketimpangan yang merugikan ekonomi kerakyatan.
Para peternak berharap pemerintah hadir dengan solusi nyata, seperti memperkuat program stabilisasi pasokan jagung dan meningkatkan penyerapan hasil ternak melalui program makan bergizi nasional, daripada membuka pintu bagi investor luar yang hanya akan mempersempit ruang gerak peternak lokal.
Hadir dalam Rembug Nasional Peternak Petelur Rakyat perwakilan dan ketua dari 18 organisasi peternak ayam yang ada diseluruh Indonesia. Mereka menyatakan siap menjaga swasembada telur dan membubuhkan tanda tangan kesepakatan sebagai rekomendasi konstruktif pada pemerintah. (dea/rit)
