JATENGPOS.CO.ID, MAGELANG- Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan peninjauan langsung terhadap paket pekerjaan rehabilitasi Jalan Magelang–Ngablak, Senin (5/5/2026). Tinjauan lapangan ini digelar untuk memastikan progres fisik, kualitas pekerjaan, sekaligus mengidentifikasi kendala yang berpotensi menghambat target penyelesaian proyek infrastruktur strategis tersebut.
Ketua Komisi D DPRD Jateng, Nur Saadah, memimpin langsung rombongan bersama sejumlah anggota dewan. Ia menegaskan rehabilitasi ruas jalan provinsi itu masuk program prioritas karena menyangkut keselamatan warga dan denyut ekonomi kawasan.
“Perbaikan jalan rusak ini program strategis pemerintah. Ini penting untuk menjamin keselamatan pengguna jalan dan mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta distribusi logistik, terutama hasil pertanian dari Ngablak yang dikenal sebagai sentra sayur,” tegas Nur Saadah di lokasi tinjauan.
Urgensi perbaikan Jalan Magelang–Ngablak tak lepas dari tingginya risiko kecelakaan di koridor Magelang. Data studi Universitas Tidar (Untidar) Magelang menyebut Jl. Raya Magelang sebagai salah satu titik rawan, dengan sekitar 50 kecelakaan dalam setahun.
Dari jumlah itu, 15 kasus mengakibatkan korban jiwa, dan 30% kejadian terjadi malam hari saat visibilitas menurun. Faktor kondisi jalan yang tidak memadai disebut menjadi penyebab utama selain kepadatan lalu lintas.
“Jalan yang baik akan menurunkan angka kecelakaan, memperlancar ekonomi warga dan mendukung konektivitas antar wilayah,” tambah Nur Saadah.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jateng, Temmy Purboyono, melaporkan progres fisik berjalan namun terkendala pembiayaan. Pemicunya adalah fluktuasi harga material utama.
“Harga aspal hotmix sangat dipengaruhi harga minyak bumi dunia karena bahan baku bitumen, ditambah biaya logistik dan BBM yang naik,” jelas Temmy.
Akibatnya, kebutuhan anggaran rehabilitasi membengkak dibanding DED awal.
“Kami butuh dukungan Komisi D dalam hal penganggaran agar pekerjaan tetap berjalan sesuai target. Kalau tidak ada penyesuaian, khawatir ada pengurangan volume atau mutu,” ujar Temmy.
Menanggapi laporan itu, Nur Saadah menyatakan komitmen Komisi D untuk mengawal solusi penganggaran.
“Komisi D akan mengusahakan dukungan anggaran melalui pembahasan dengan TAPD dan Badan Anggaran. Kami ingin memastikan proyek tersebut tidak terhambat,” tegasnya.
Ia meminta DPU menganggarkan kebutuhan riil dan skema percepatan. Menurutnya, selain faktor anggaran, pengawasan mutu harus ketat karena ruas Magelang–Ngablak melintasi kontur perbukitan dengan curah hujan tinggi.
Infrastruktur jalan dinilai vital karena berdampak langsung pada ekonomi lokal, terlihat dari naiknya okupansi hotel dan geliat UMKM saat Magelang jadi tuan rumah agenda nasional.
Kecelakaan lalu lintas juga memberi beban ekonomi besar. Selain biaya pengobatan korban, pemerintah daerah harus mengeluarkan dana signifikan untuk rehabilitasi jalan dan penanganan pascakecelakaan. Karena itu, pencegahan lewat perbaikan infrastruktur dinilai lebih efisien.
Nur Saadah berharap rehabilitasi Jalan Magelang–Ngablak rampung tepat waktu dan kualitas.
“Jalan mulus bukan cuma soal nyaman, tapi nyawa. Petani Ngablak bisa bawa sayur ke pasar Magelang lebih cepat, biaya logistik turun, wisatawan juga aman lewat,” tutupnya.
Diketahui, Pemprov Jateng sendiri terus menggenjot proyek infrastruktur. Pada Januari 2026, Pemkot Magelang meresmikan sejumlah paket strategis 2025, termasuk pemeliharaan berkala ruas jalan kota di Jalan Pahlawan, Jalan Tidar Campur, dan Jalan Kahendran. (set/muz)
