JATENGPOS.CO.ID, BOYOLALI- Skema pengentasan kemiskinan terus mendapatkan moderasi program dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Salah satu kunci yang didorong adalah kolaborasi program lintas dinas pemerintahan dengan lembaga kepemudaan dan pilar-pilar sosial masyarakat.
Hal itu mengemuka dalam diskusi Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Sosial Kabupaten Boyolali mengenai Implementasi Perda Jateng Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Kamis (9/4/2026).
Rombongan Komisi E dipimpin Anggota Komisi E, Amin Maksum. Ia menegaskan kolaborasi pemerintah dan masyarakat, khususnya lembaga kepemudaan, menjadi penentu keberhasilan pengentasan kemiskinan.
“Semoga, dengan adanya kolaborasi antarmasyarakat dan pemerintah, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga angka kemiskinan bisa turun. Salah satu pilar dalam program pengentasan adalah kehadiran dan keikutsertaan pemuda,” terangnya.
Dalam paparannya, Pemkab Boyolali menjelaskan ada 6 pilar penggerak yang selama ini membantu pengentasan kemiskinan di tingkat tapak. Keenamnya adalah Karang Taruna, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Taruna Siaga Bencana, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Pandanaran, dan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat.
“LKKS menjembatani CSR perusahaan, TKSK jadi ujung tombak pendataan DTKS, Tagana tanggap bencana, LK3 Pandanaran menangani kasus keluarga rentan, IPSM mengorganisir relawan, dan Karang Taruna menggerakkan pemuda desa,” jelas perwakilan Dinsos Boyolali.
Data Dinsos Boyolali 2025 menyebut ada 267 Karang Taruna desa/kelurahan aktif, 22 TKSK, 184 anggota Tagana, dan 1.203 relawan IPSM. Mereka terlibat dalam verifikasi 86.412 keluarga miskin Desil 1–4 di DTKS 2025.
Menanggapi itu, Anggota Komisi E Krisseptiana Tia Hendi menegaskan pentingnya koordinasi lintas lembaga dengan Dinas Sosial dan dinas teknis lain.
“Tujuannya guna muncul sinergi dalam pengentasan kemiskinan. Jangan sampai Karang Taruna jalan sendiri, TKSK jalan sendiri. Harus satu data, satu gerakan,” ujarnya.
Anggota Komisi E, Ida Nurul Faridah, menyoroti maraknya minat pemuda Boyolali bekerja di sektor kreatif. Mulai dari konten kreator, kriya, kuliner, hingga fesyen.
“Acap kali sektor kreatif yang notabene termasuk dalam nonformal tidak tersentuh dalam program pemerintah, sedangkan minatnya tinggi. Perlu adanya upaya kreatif juga untuk kegiatan usaha ini,” katanya.
Data BPS Boyolali 2025 menunjukkan sektor ekonomi kreatif menyerap 18,7% tenaga kerja usia 16–30 tahun. Subsektor kuliner dan kriya mendominasi. Namun, hanya 12,4% pelaku yang pernah mengakses program pelatihan pemerintah. Sisanya tumbuh otodidak bermodal media sosial.
Pemkab Boyolali mulai merespons dengan membentuk Boyolali Creative Hub di bekas Terminal Boyolali. Tahun 2025, 320 pemuda mendapat pelatihan desain, digital marketing, dan akses KUR Super Mikro.
“Ke depan kami dorong BUMDes jadi offtaker produk pemuda, dan Karang Taruna jadi inkubator bisnis desa,” kata perwakilan Dinsos.Skema Preventif: Beasiswa untuk Keluarga Desil I–V
Selain kuratif, Komisi E mendorong upaya preventif jangka panjang. Anggota Komisi E, Sumarwati, mengusulkan skema pendidikan tinggi bagi anak keluarga miskin Desil I hingga V.
“Perlu adanya skema pendidikan tinggi untuk keluarga yang berada di Desil I hingga V sehingga mampu mengangkat derajat dan kesejahteraan keluarga,” ucapnya.
Ia menambahkan, program beasiswa harus disertai komitmen moral. “Tentunya, usai melakukan pendidikan tinggi, ada komitmen dari pemuda itu untuk kembali membangun kampung halaman,” ujarnya.
Boyolali sendiri telah menjalankan program “Satu Keluarga Satu Sarjana” sejak 2023. Hingga April 2026, tercatat 1.842 mahasiswa dari keluarga miskin menerima beasiswa APBD dan CSR. IPK rata-rata penerima 3,41 dengan 68% mengambil jurusan pertanian, kesehatan, dan teknik.
Langkah kolaboratif ini relevan dengan kondisi kemiskinan Boyolali. BPS mencatat angka kemiskinan Boyolali Maret 2025 sebesar 9,84% atau 103.720 jiwa, turun dari 10,52% pada 2024.
Meski di bawah rata-rata Jateng 10,77%, sebaran kemiskinan masih terkonsentrasi di 7 kecamatan: Wonosegoro, Kemusu, Juwangi, Andong, Klego, Karanggede, dan Selo.Indeks Kedalaman Kemiskinan 1,62 dan Indeks Keparahan 0,39, artinya meski jumlah turun, masih ada kelompok miskin ekstrem yang butuh intervensi khusus. Desil 1 di Boyolali mencapai 31.204 keluarga.
“Pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya bansos. Harus ada transformasi ke produktif, dan pemuda adalah kuncinya. Kalau 6 pilar sosial plus pemuda bergerak, Boyolali bisa jadi model,” tutup Amin Maksum. (nif/muz)
