33.5 C
Semarang
Selasa, 12 Mei 2026

Cegah Penyelewengan Distribusi Pupuk, Wakil Ketua DPRD Jateng Sarif Abdillah Minta Pengawasan Distribusi Diperkuat




JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Jawa Tengah harus terus diperkuat guna mencegah penyelewengan yang merugikan petani.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, pihaknya ingin memastikan alur distribusi dari produsen sampai ke tangan penerima berjalan dengan transparan, dan jelas.

“Karena itu harus bisa kita awasi bersama. Tidak boleh ada lagi yang ditutupi-tutupi. Aturan harus jelas supaya tidak ada lagi permainan di lapangan yang merugikan petani,” ungkapnya.

Kakung, sapaan akrab Sarif, mendorong perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi agar distribusi lebih efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan petani.

“Ketersediaan pupuk subsidi harus dipastikan tersedia di seluruh lini pada setiap memasuki musim tanam,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Baca juga:  Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Sarif 'Kakung' Dorong Sinergi Pemerintah dan Dunia Usaha
Wakil Ketua DPRD Jateng Sarif Abdillah. Dok DPRD Jateng

Data dari PT Pupuk Indonesia, alokasi pupuk subsidi di Jawa Tengah pada 2026 ini sebesar 1.434.190 ton. Hingga Mei ini, serapan mencapai 39%.

Menurut Kakung, ketepatan waktu distribusi pupuk juga sangat penting karena pemupukan tanaman memiliki jadwal tertentu sesuai usia tanaman.

“Keterlambatan distribusi pupuk, tentu berpotensi mengganggu produktivitas dan hasil panen petani,” jelas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.

Kakung mengingatkan, konflik geopolitik global juga dapat berdampak terhadap rantai pasok bahan baku pupuk.

“Jika perang di Timur Tengah berkepanjangan, faktor produksi pupuk tentu bis ikut terganggu. Karena itu, juga harus ada langkah antisipasi agar pupuk subsidi tetap tersedia,” tegasnya.

Baca juga:  Resmi Terima Tampuk Kepemimpinan, Ahmad Luthfi Tak Sabar Terjun ke Masyarakat

Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) penerimaan pupuk subsidi, kata Kakung, juga harus memperkuat peran pemerintah daerah dalam memastikan data penerima pupuk bersubsidi lebih akurat.

“Tim verifikasi dan validasi distribusi pupuk juga diperkuat dengan melibatkan unsur Dinas Pertanian daerah serta penyuluh pertanian. Dengan pengawasan yang lebih terintegrasi, tentu kita berharap distribusi pupuk bersubsidi semakin tepat waktu, tepat jumlah, dan transparan,” tandasnya. (adv)




TERKINI




Rekomendasi

...