JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Program rehabilitasi puluhan sekolah rusak di Kabupaten Kudus yang dibiayai APBD 2026 mengalami kemunduran dari jadwal semula. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus kini menargetkan proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan baru dapat berjalan pada Juni 2026 akibat terkendala masalah teknis.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikpora Kabupaten Kudus, Anggun Nugroho, mengungkapkan bahwa keterlambatan ini dipicu oleh fluktuasi harga material bangunan dan transisi sistem pengadaan digital.
‘’Targetnya bulan Juni ini mulai berjalan. Kemarin memang ada beberapa penyesuaian, mulai awal tahun, setelah Lebaran, kemudian penyesuaian harga material karena kondisi nilai tukar rupiah yang berdampak pada harga-harga,” ujar Anggun saat dihubungi, baru-baru ini.
Kata Anggun, selain faktor ekonomi, migrasi sistem pengadaan ke e-Katalog versi 6 juga menjadi hambatan utama dalam tahapan perencanaan. Anggun menyebut adanya ketidaksinkronan standar pekerjaan konstruksi pada sistem baru tersebut, sehingga memaksa pihak dinas melakukan hitung ulang.
“Awalnya menggunakan mekanisme di e-Katalog V6, tetapi ada ketidaksesuaian standar pekerjaan konstruksi. Akhirnya harus dilakukan kajian ulang dan sebagian beralih ke pengadaan langsung. Proses itu yang membuat tahapan menjadi lebih panjang,” urainya.
Sebagai informasi, Pemkab Kudus mengucurkan anggaran sekitar Rp13 miliar pada APBD 2026 untuk membenahi infrastruktur pendidikan. Total ada 47 sekolah yang menjadi sasaran, dengan rincian 40 Sekolah Dasar (SD) dan 7 Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Beberapa sekolah yang masuk dalam daftar prioritas karena tingkat kerusakan yang cukup parah antara lain SMP 1 Dawe, SD 2 Sidomulyo, serta sejumlah SD di wilayah Kecamatan Bae. Proyek fisik nantinya akan difokuskan pada perbaikan ruang kelas, ruang guru, hingga pembenahan fasilitas sanitasi.
“Jenis pekerjaan yang akan dilakukan meliputi rehabilitasi ruang kelas, ruang guru, hingga fasilitas penunjang seperti jamban sekolah,” tambahnya.
Disdikpora Kudus berharap seluruh kendala administrasi ini dapat segera tuntas bulan ini. Percepatan pengerjaan dinilai krusial agar proyek fisik di lapangan kelak tidak sampai mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa.
“Harapannya fasilitas pendidikan menjadi lebih layak, aman, dan nyaman. Dengan sarana yang lebih baik, proses pembelajaran juga bisa berjalan lebih optimal,” pungkas Anggun. (han/rit)