JATENGPOS.CO.ID, SRAGEN – Menteri Sosial Saifullah Yusuf membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Terintegrasi Sragen, Selasa (14/7). Ia menegaskan Sekolah Rakyat hadir sebagai lingkungan pendidikan yang ramah anak dan diperuntukkan bagi keluarga pra sejahtera.
“Di sini anak-anak belajar meraih cita-cita. Rata-rata mereka anak yatim, piatu, putus sekolah, atau orang tua bercerai. Tidak ada pendaftaran, adanya penjangkauan. Jadi tidak ada biaya. Jangan mau kalau ada yang meminta bayaran,” tegas Mensos.
Untuk mencegah kekerasan, Kemensos menyiapkan pedoman khusus, pengawasan CCTV, dan pelatihan bagi guru.
“Kita punya pedoman. Kita lengkapi dengan teknologi ada CCTV. Ada juga pelatihan khusus untuk guru agar bisa melindungi dari kekerasan di lingkungan Sekolah Rakyat,” jelas Saifullah Yusuf.
Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen yang memulai pembelajaran pada September 2025, paling akhir secara nasional, tetapi mampu mempercepat penyediaan lahan sehingga mendapat kesempatan pertama pembangunan gedung permanen.
Gedung permanen di Sragen dibangun Kementerian PU atas arahan Presiden Prabowo. Saat ini 93 titik pembangunan sudah berjalan dengan progres 70 hingga 100 persen. Tambahan 11 titik masih lelang ulang. Total 104 titik sedang diproses. Akhir 2026 ditargetkan 100 titik lagi.
Kapasitas gedung juga akan ditingkatkan dari 1.000 menjadi 2.000 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. Tahun ini 19 gedung permanen siap digunakan MPLS, 60 lebih menyusul akhir Juli, sisanya September.
“Ini milik bersama, milik negara. Kemensos penanggung jawab operasional, lahan dari Bupati, kepala sekolah diusulkan dari ASN daerah,” ujarnya.
Mensos menitipkan kepada Bupati Sragen Sigit Pamungkas untuk membantu kekurangan sementara seperti personel keamanan, guru, dan kebersihan hingga 3-4 bulan ke depan.
Sekolah Rakyat menyasar anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Data nasional, alokasi SD sekitar 9.000 siswa. Hingga kini SD sudah terisi lebih dari 5.000 siswa, sementara SMP dan SMA sudah terpenuhi. Total alokasi seluruh jenjang sekitar 15.000 siswa. Perkiraan biaya operasional per siswa Rp3 juta–Rp4 juta per bulan.
Salah satu siswa, Septiana Selvi Safira, peringkat 1 di kelasnya. Ibunya, Murni, 39, warga Gemolong, bersyukur anaknya bisa sekolah gratis.
“Saya tidak punya rumah, dulu bisa kerja sekarang nyari rosok. Terima kasih Pak Prabowo, Pak Menteri, Pak Bupati. Harapan saya Septiana rajin sholat, patuh guru, dan berguna bagi bangsa dan agama,” kata Murni.
Pemkab Sragen bersama Kemensos, Kemendikdasmen, dan pihak terkait akan terus melakukan pendampingan agar lulusan Sekolah Rakyat dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi atau sekolah lain jika kondisi ekonomi keluarga sudah membaik. (yas/rit)
