JATENGPOS. CO. ID, SEMARANG – Perang melawan narkotika di Jawa Tengah memasuki babak baru. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam audiensi Kepala BNNP Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (26/8/2026).
Audiensi yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut dihadiri Gubernur Jawa Tengah, Kepala BNNP Jawa Tengah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Tengah Harso Susilo, serta jajaran Pejabat Utama BNNP Jawa Tengah.
Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk menyatukan langkah pemerintah daerah dan BNN dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang semakin membutuhkan penanganan secara terpadu.
Kepala BNNP Jawa Tengah Brigjen Pol. Dr. H. Agus Rohmat, menyampaikan bahwa persoalan narkotika tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan penegakan hukum.
Pencegahan harus diperkuat dari hulu dengan membangun ketahanan keluarga, satuan pendidikan, lingkungan masyarakat, hingga lingkungan pemerintahan.
“Permasalahan narkotika merupakan tanggung jawab bersama. BNN tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi sangat penting untuk memperkuat pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Agus Rohmat.
Menurut Agus, kolaborasi dengan pemerintah daerah harus diterjemahkan dalam program yang konkret, terukur, dan berkelanjutan.
Edukasi mengenai bahaya narkotika tidak boleh berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi harus diarahkan untuk membangun ketahanan masyarakat sehingga mampu mencegah penyalahgunaan narkotika sejak dini.
Gerakan Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak (ANANDA) Bersinar menempatkan anak dan generasi muda sebagai bagian penting dari upaya membangun generasi yang sehat, cerdas, tangguh, dan memiliki daya tahan terhadap ancaman narkotika.
“Kami berharap sinergi ini semakin diperkuat melalui berbagai program bersama, mulai dari edukasi dan sosialisasi, penguatan ketahanan keluarga dan masyarakat, deteksi dini, rehabilitasi, hingga pemberdayaan masyarakat. Kita ingin memastikan pencegahan dimulai sejak dini, dari anak-anak dan lingkungan terdekat mereka,” pungkas Brigjen Agus Rohmat.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Ahmad Luthfi, menyambut baik audiensi tersebut dan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat sinergi dengan BNNP Jawa Tengah dalam pelaksanaan P4GN.
Menurut Ahmad Luthfi, ancaman narkotika membutuhkan respons bersama karena dampaknya tidak hanya menyentuh persoalan hukum, tetapi juga kesehatan, pendidikan, ketahanan keluarga, produktivitas masyarakat, hingga masa depan generasi muda.
“Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentu mendukung penuh upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Sinergi antara pemerintah daerah dan BNN harus terus diperkuat agar program P4GN dapat dilaksanakan secara lebih terintegrasi dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” ungkap Ahmad Luthfi.
Ia menekankan bahwa pencegahan harus dilakukan sedini mungkin, terutama dengan memperkuat peran keluarga dan lingkungan pendidikan.
“Pencegahan harus dimulai dari lingkungan terdekat, terutama keluarga dan generasi muda. Pemerintah daerah bersama BNN dan seluruh pemangku kepentingan harus hadir memberikan edukasi serta menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan bebas dari narkoba,” lanjutnya.
Penguatan program P4GN harus menjadi bagian dari kerja bersama lintas sektor. Pemerintah provinsi akan terus mendorong keterlibatan perangkat daerah dalam mendukung berbagai program pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, maupun upaya pemberantasan sesuai kewenangan masing-masing.
Dalam audiensi tersebut, Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah Harso Susilo, turut menyampaikan dukungan terhadap penguatan koordinasi antara BNNP Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Bakesbangpol Jawa Tengah siap mendukung penguatan koordinasi dalam pelaksanaan P4GN. Pencegahan narkotika membutuhkan keterlibatan berbagai elemen, sehingga sinergi antara pemerintah, BNN, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan lainnya harus terus dibangun,” jelas Harso.
Ia menambahkan bahwa pendekatan kolaboratif harus terus dikembangkan agar upaya P4GN tidak hanya berorientasi pada penanganan setelah terjadi penyalahgunaan, tetapi juga memperkuat ketahanan masyarakat sejak awal.
Penguatan sinergi tersebut juga diarahkan pada lingkungan pemerintahan. Seluruh perangkat daerah diharapkan dapat mengambil peran dalam mendukung pelaksanaan P4GN, sekaligus membangun lingkungan kerja yang sehat, berintegritas, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
Aparatur Sipil Negara (ASN) juga diharapkan mampu menjadi contoh sekaligus agen perubahan dalam menyampaikan pesan pencegahan kepada masyarakat.
BNNP Jawa Tengah berkomitmen untuk terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta seluruh pemangku kepentingan.
Audiensi ini sekaligus menegaskan satu pesan, perang melawan narkoba tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri.
Dengan sinergi yang semakin kuat, Jawa Tengah diharapkan mampu membangun benteng pertahanan masyarakat yang lebih kokoh terhadap ancaman narkotika sekaligus memperluas ekosistem Jawa Tengah Bersinar. (ucl)
