JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan (Menkeu). Baru setahun menduduki kursi bendahara negara, Purbaya kini harus menyerahkan jabatan tersebut kepada sosok yang selama ini mendampinginya sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Purbaya dilantik sebagai Menkeu oleh Prabowo pada 8 September 2025. Tepat setahun kemudian, kursinya berganti. Pada Senin sore, 14 September 2026, Prabowo melantik Suahasil sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta.
Pergantian itu terjadi ketika pemerintah menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan. Suahasil pun langsung mendapat pesan khusus dari Prabowo: menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara.
“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya, menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” ujar Suahasil usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Suahasil menilai pergantian dirinya dengan Purbaya bukanlah perubahan besar-besaran di tubuh Kementerian Keuangan. Sebab, selama ini ia sudah berada di dalam lingkaran pengelolaan fiskal sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Karena itu, ia mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan jabatan barunya. Salah satu tugas penting yang langsung menjadi perhatiannya adalah menjaga kesehatan APBN, termasuk memastikan defisit tetap terkendali.
Di tengah besarnya kebutuhan belanja pemerintah untuk membiayai berbagai proyek besar, Suahasil menjamin defisit APBN tetap berada di bawah batas 3%.
“Defisit akan tetap di bawah 3%,” tutur Suahasil meyakinkan.
Sebelum digantikan Suahasil, Purbaya datang ke Kementerian Keuangan ketika kondisi ekonomi Indonesia tengah dibayangi pesimisme.
Dilantik pada September 2025, Purbaya membawa gaya kepemimpinan yang berbeda. Cara komunikasinya yang ceplas-ceplos, penuh kejutan, dan kerap disebut bergaya “koboi” membuat sosoknya cepat menjadi perhatian publik.
Sejumlah kebijakan yang diambilnya pun tergolong tidak biasa.
Salah satunya adalah menggelontorkan Rp200 triliun dana pemerintah ke bank-bank Himbara. Purbaya juga menaruh perhatian besar terhadap belanja kementerian dan lembaga pemerintah.
Setahun berlalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia memang tercatat lebih tinggi dibandingkan periode sebelum Purbaya menjabat.
Rata-rata pertumbuhan dalam empat kuartal sebelum Purbaya menjabat berada di sekitar 4,99%. Sementara itu, rata-rata pertumbuhan empat kuartal setelah ia menjadi Menkeu mencapai 5,33%. Artinya, terdapat kenaikan sekitar 0,34 poin persentase.
Namun, bagi Purbaya, capaian tersebut masih jauh dari target yang ia yakini seharusnya bisa dicapai.
“Kalau desainnya sesuai dengan yang saya dan pak presiden inginkan saat itu, harusnya kita sudah tumbuh lebih cepat. Harusnya kita sudah di kisaran 6%,” kata Purbaya kepada detikcom dalam wawancara khusus, Selasa (8/9/2026).
Selama setahun menjabat, Purbaya juga melahirkan sejumlah kebijakan yang menjadi sorotan. Di antaranya pembiayaan kredit modal Koperasi Desa Merah Putih dengan menggunakan Dana Desa hingga keputusan mengambil alih utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Namun, di balik berbagai gebrakan tersebut, muncul pula persoalan koordinasi di internal Kementerian Keuangan.
Masalah Internal dan Gaya Kepemimpinan
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudistira, menilai persoalan internal menjadi salah satu faktor penting di balik pencopotan Purbaya.
Menurut Bhima, terdapat masalah koordinasi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Direktorat Jenderal Pajak. Persoalan tersebut antara lain menyangkut pergantian pejabat eselon II serta kebijakan penahanan restitusi pajak.
“Persoalan reshuffle Purbaya ini dimulai dari koordinasi internal yang bermasalah gitu ya, antara Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak. Terutama soal pergantian Eselon II, kemudian restitusi pajak yang ditahan itu buat banyak pelaku usaha nggak happy,” kata Bhima, dilansir dari detikcom, Selasa (15/9/2026).
Bhima menjelaskan, pada awalnya penahanan restitusi pajak dilakukan untuk pemeriksaan di sektor sumber daya alam. Namun, kebijakan tersebut kemudian disebut meluas ke berbagai sektor.
Situasi itu, menurutnya, memunculkan perbedaan pandangan antara pejabat terkait dengan Purbaya. Persoalan lain juga disebut muncul dalam hubungan dengan Danantara, khususnya mengenai setoran dividen BUMN sebesar Rp120 triliun kepada Kementerian Keuangan.
“Selain itu juga ada persoalan dividen Rp120 triliunnya Danantara, BUMN yang disetor ke Kementerian Keuangan itu juga dapat protes keras dari Danantara juga tuh,” jelas Bhima.
Menurut Bhima, bukan hanya kebijakan yang menjadi sorotan. Gaya komunikasi dan kepemimpinan Purbaya juga ikut memengaruhi evaluasi pemerintah.
“Jadi cara-cara Purbaya mengkoordinasi internal termasuk juga gaya komunikasinya juga makin lama makin buruk ya gitu, dan overconfidence. Itu yang membuat dia kemudian di-reshuffle,” ujarnya.
Suahasil Diniliai Pilihan Orang Dalam
Pandangan berbeda disampaikan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad.
Ia melihat pergantian Purbaya dengan Suahasil lebih sebagai dinamika pemerintahan sekaligus upaya penyegaran.
Menurut Tauhid, pemerintah membutuhkan sosok yang memiliki perspektif berbeda untuk menghadapi persoalan fiskal, terutama dalam meningkatkan pendapatan negara, memperbaiki kualitas belanja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga defisit.
“Pemerintah melihat memang perlu ada sosok baru yang dianggap bisa menyelesaikan problem-problem ketimpangan hari ini gitu ya. Pertama, dari sisi pendapatan negara, di mana memang pendapatan negara ini bisa lebih cepat, lebih besar. Yang kedua tentu saja berkaitan dengan kualitas belanja negara kita yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi gitu. Termasuk juga mengontrol defisit,” ujar Tauhid.
Di titik inilah Suahasil dianggap memiliki keunggulan. Ia bukan orang baru di Kementerian Keuangan. Sebelum menjadi Menkeu, Suahasil telah lama menjadi Wakil Menteri Keuangan, bahkan menduduki posisi tersebut sejak era Sri Mulyani.
Pengalaman panjang di dalam kementerian membuat Suahasil dinilai sudah memahami seluk-beluk birokrasi dan persoalan fiskal dari dalam.
“Kan dia orang dalam, bukan orang luar. Berarti kan gaya orang dalam pasti sudah jauh lebih tahu gitu. Mungkin gitu. Kalau lain-lain nggak,” tutur Tauhid.
Menurut dia, pengalaman tersebut bisa menjadi modal penting bagi Suahasil untuk menjalankan agenda yang diinginkan Presiden Prabowo.
“Saya kira dengan pengalaman beliau di internal pemerintahan, nah itu jauh punya daya dorong untuk bisa melakukan perubahan. Walaupun mungkin tidak bisa setahun, ya setahun ini lah begitu, dikasih waktu lah untuk bisa melakukan yang diminta oleh Presiden,” sambungnya.
Di tengah hiruk-pikuk pergantian Menteri Keuangan, komentar dari keluarga Purbaya justru menghadirkan sisi berbeda.
Putra Purbaya, Yudo Achilles Sadewa, buka suara setelah ayahnya tak lagi menjadi bendahara negara. Melalui media sosialnya yang dikutip detikcom, Yudo menyebut Purbaya kini bisa kembali tidur nyenyak.
“Guys, akhirnya bapak bisa tidur nyenyak guys,” ujar Yudo, dikutip Senin (14/9/2026).
Tak hanya itu, Yudo juga mengungkapkan rencana sang ayah setelah meninggalkan jabatan menteri.
“Jadi trader lagi guys, nggak jadi menteri lagi guys. Balik jadi trader,” tutur Yudo.
Pergantian Purbaya dengan Suahasil akhirnya menutup satu tahun perjalanan Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Dari kebijakan Rp200 triliun untuk Himbara, target pertumbuhan ekonomi 6%, berbagai gebrakan fiskal, hingga persoalan koordinasi internal, perjalanan tersebut berakhir dengan reshuffle. (dbs/dtc/muz)
