JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Perekonomian Jawa Tengah tetap menunjukkan kinerja positif di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hingga 31 Agustus 2026, ekonomi Jateng tumbuh 5,71 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen.
Kinerja tersebut berjalan seiring dengan terjaganya stabilitas harga dan membaiknya sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat. Kondisi fiskal melalui APBN dan APBD juga menunjukkan kinerja positif dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah Bayu Andy Prasetya mengatakan, capaian tersebut menunjukkan perekonomian Jawa Tengah masih memiliki daya tahan di tengah berbagai tantangan global. Pertumbuhan ekonomi Jateng juga menjadi salah satu yang relatif tinggi di Pulau Jawa.
“Sinergi APBN dan APBD di Jawa Tengah terus kami jaga untuk mendukung stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Bayu.
Dijelaskan, inflasi Jawa Tengah pada Agustus 2026 tercatat 3,08 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,19 persen. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Mei 2026 berada di angka 4,30 persen, juga lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 4,65 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah pada 2025 mencapai 74,77 dan masuk kategori tinggi. Tingkat kemiskinan pada Maret 2026 juga turun menjadi 9,21 persen, sedangkan Indeks Keyakinan Konsumen Agustus 2026 berada pada level 117,8.
Di sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat menjadi 118,84. Indeks Ketahanan Pangan Jawa Tengah 2026 juga mencapai 76,20 atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
Dari sisi APBN regional, realisasi pendapatan negara hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp80,72 triliun atau 65,19 persen dari target. Angka tersebut tumbuh 14,46 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pendapatan tersebut berasal dari penerimaan pajak Rp34,83 triliun, kepabeanan dan cukai Rp40,25 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp5,64 triliun. Sementara realisasi belanja negara mencapai Rp69,50 triliun atau 69,20 persen dari pagu.
Belanja negara tersebut terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga Rp25,46 triliun dan Transfer ke Daerah Rp44,03 triliun. Secara tahunan, belanja negara tumbuh 3,27 persen sehingga APBN regional Jawa Tengah mencatat surplus Rp11,22 triliun.
Sementara itu, realisasi pendapatan daerah hingga Agustus 2026 mencapai Rp70,35 triliun atau 68,56 persen dari target. Pendapatan tersebut terkontraksi 7,12 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan pendapatan transfer masih menjadi sumber utama sebesar 65,52 persen.
Pada sisi belanja, realisasi Belanja Daerah mencapai Rp57,33 triliun atau 52,20 persen dari target. Kondisi tersebut menjadi bagian dari sinergi fiskal pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga aktivitas ekonomi serta pelayanan kepada masyarakat.
Dari sektor pembiayaan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Agustus 2026 mencapai Rp33,56 triliun kepada 656.029 debitur atau tumbuh 10,10 persen secara tahunan. Sementara pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp1,19 triliun kepada 183.621 debitur, meningkat sekitar 50,98 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Bayu menambahkan, Jawa Tengah juga mendapatkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sebesar Rp764,87 miliar, dengan realisasi penyaluran hingga Agustus 2026 rata-rata sekitar 55 persen. Ke depan, pemerintah akan terus mengoptimalkan kualitas belanja, menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan daya saing daerah agar pertumbuhan ekonomi semakin inklusif dan berkelanjutan.(aln)
