JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Ekonomi digital di Jawa Tengah tidak lagi sebatas perubahan cara masyarakat melakukan pembayaran. Perluasan QRIS, digitalisasi transaksi pemerintah daerah hingga konektivitas pembayaran antarnegara mulai menjadi bagian dari ekosistem ekonomi Jateng yang menghubungkan UMKM, perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemerintah daerah, dan pasar global.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Mohamad Noor Nugroho mengatakan, penguatan ekonomi daerah membutuhkan sinergi lintas sektor agar berbagai potensi yang dimiliki Jawa Tengah dapat didorong secara maksimal. “Oleh karenanya, strategi penguatan investasi diarahkan pada sektor prioritas seperti pertanian dan industri pengolahan,” katanya dalam High Level Meeting BI dan Pemprov Jateng 2026.
Menurutnya, digitalisasi menjadi salah satu bagian penting dalam mendorong transformasi ekonomi daerah. Penguatan ekosistem digital tidak hanya dilakukan melalui infrastruktur teknologi dan sistem pembayaran, tetapi harus terhubung dengan aktivitas ekonomi masyarakat serta kebijakan pemerintah daerah.
Dikatakan, perkembangan tersebut sejalan dengan semangat Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo (FEKDI x IFSE) 2026 yang berlangsung 24–26 September 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC). Kegiatan yang diselenggarakan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan itu dihadiri sekitar 30.000 pengunjung secara daring dan luring, menghadirkan lebih dari 30 seminar dan talkshow, serta melibatkan lebih dari 40 institusi dan 50 ahli serta praktisi.
“Bank Indonesia merupakan mitra pemerintah, baik di pusat maupun di daerah,” demikian salah satu penekanan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat pengukuhan Noor Nugroho sebagai Kepala Perwakilan BI Jateng. BI di daerah didorong menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Di Jawa Tengah, implementasi ekonomi dan keuangan digital terlihat dari semakin luasnya penggunaan QRIS. Hingga Juli 2026, transaksi QRIS di Jateng mencapai 870,01 juta transaksi dengan nominal Rp73,45 triliun. Angka tersebut menunjukkan pembayaran digital semakin masuk ke aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk transaksi pelaku UMKM.
Perkembangan menarik juga terlihat dari transaksi QRIS Antarnegara atau cross-border. Hingga Juli 2026, transaksi inbound di Jawa Tengah mencapai 495,89 ribu transaksi dengan nominal Rp136,37 miliar. Transaksi tersebut memperlihatkan peluang konektivitas ekonomi Jateng dengan masyarakat global, terutama melalui sektor pariwisata, perdagangan, kuliner, dan ekonomi kreatif.
Bagi Jawa Tengah, konektivitas tersebut menjadi semakin relevan karena karakter ekonomi daerah yang ditopang banyak sektor berbasis masyarakat. Wisatawan yang datang, konsumen yang berbelanja, hingga pelaku UMKM yang bertransaksi dapat terhubung dalam satu ekosistem pembayaran yang semakin praktis dan terdigitalisasi.
Digitalisasi juga bergerak ke sektor pemerintahan melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Sistem tersebut diarahkan untuk membuat transaksi pemerintah semakin efisien, transparan, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan dan melakukan pembayaran.
Hasilnya terlihat dari capaian Jawa Tengah dalam Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2026. Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 514 Tahun 2026, Jawa Tengah meraih Peringkat II TP2DD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Jawa-Bali, sedangkan Kota Semarang meraih Peringkat III TP2DD Terbaik Tingkat Kota Wilayah Jawa-Bali.
Penguatan transaksi non-tunai juga dilakukan melalui kolaborasi Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, BPKAD, Bapenda Provinsi Jawa Tengah, dan Bank Jateng selaku Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui Transaksi Non Tunai (TNT) Awards Jawa Tengah 2026.
Pada ajang tersebut, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Kebumen masing-masing meraih peringkat I, II, dan III. Penghargaan juga diberikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Pati sebagai OPD Penghasil Retribusi Terbaik serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang sebagai OPD Implementasi KKI Terbaik.
Menurutnya, penguatan ekonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi pemerintah, perbankan, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat. Karena itu, digitalisasi harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar mengejar perubahan teknologi.
Penguatan konektivitas juga tercermin melalui kegiatan Rupiah Tresno Budoyo (RTB) 2026 di kawasan Kelenteng Sam Poo Kong, Semarang. Kegiatan tersebut mengangkat hubungan masyarakat Jawa Tengah dengan Tiongkok yang telah terjalin selama berabad-abad melalui perdagangan dan pertukaran budaya, sekaligus mempertemukan unsur sejarah, budaya, ekonomi, dan teknologi.
Di sisi lain, digitalisasi juga dikaitkan dengan upaya menjaga stabilitas harga. Edukasi QRIS dalam rangkaian RTB diintegrasikan dengan edukasi ketahanan pangan, termasuk kegiatan tebus murah komoditas pangan strategis menggunakan pembayaran QRIS.
Langkah tersebut membuat edukasi digital tidak berhenti pada cara melakukan pembayaran, tetapi sekaligus memperkenalkan kebijakan pangan strategis, hilirisasi, dan diversifikasi pangan kepada masyarakat. Pendekatan ini menjadi salah satu cara mempertemukan agenda digitalisasi dengan kebutuhan ekonomi masyarakat sehari-hari.
Capaian digitalisasi tersebut berjalan beriringan dengan penguatan pengendalian inflasi daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 505 Tahun 2026, Jawa Tengah meraih Peringkat I TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Wilayah Jawa-Bali selama dua tahun berturut-turut, sementara Kabupaten Kebumen meraih Peringkat II TPID Kabupaten/Kota Berprestasi Wilayah Jawa-Bali.
Dengan demikian, ekonomi digital di Jawa Tengah mulai membentuk ekosistem yang lebih luas. Dari warung dan UMKM yang menerima QRIS, transaksi pemerintah yang semakin non-tunai, wisatawan yang menggunakan pembayaran lintas negara, hingga kebijakan pengendalian inflasi, seluruhnya bergerak menuju satu ekosistem ekonomi Jateng yang semakin terhubung.
Ke depan, ruang pengembangan masih terbuka luas. Digitalisasi dapat terus diarahkan untuk memperkuat UMKM, perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, investasi, serta pelayanan pemerintah sehingga teknologi tidak hanya mengubah cara masyarakat bertransaksi, tetapi ikut memperkuat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.(aln)