BULOG Layani 1.985 KDKMP, Perkuat Distribusi Beras SPHP


JATENGPOS.CO.ID, SUKOHARJO – Perum BULOG memperluas jaringan distribusi pangan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hingga 13 Oktober 2026, sebanyak 1.985 KDKMP tercatat dalam cakupan pelayanan BULOG, terdiri atas 736 koperasi yang telah menerima pelayanan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta 1.249 koperasi dalam proses pelayanan.

Dari jumlah tersebut, total pesanan atau purchase order (PO) beras mencapai 624 ton. Penguatan jaringan distribusi ini dilakukan untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap pangan terjangkau sekaligus mendukung operasionalisasi koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Penguatan pelayanan tersebut sejalan dengan monitoring operasionalisasi KDKMP di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (13/10). Kegiatan itu merupakan bagian dari pemantauan serentak di 107 titik KDKMP yang melibatkan 19 kementerian dan lembaga. Peninjauan dilakukan di KDKMP Purbayan, Kadilangu, Menuran, dan Bentakan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan; Menteri Perdagangan, Budi Santoso; Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi; serta Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani; turut hadir dalam kegiatan tersebut. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan koperasi dalam menjalankan fungsi pelayanan dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat.

Baca juga:  Akhir Tahun, Pasar Properti Melonjak

Zulkifli Hasan menegaskan, percepatan operasionalisasi KDKMP menjadi langkah penting untuk memperkuat perekonomian desa sekaligus membangun jaringan distribusi pangan yang lebih dekat dengan masyarakat.

“KDKMP diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat distribusi pangan. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN diperlukan agar koperasi dapat beroperasi optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso menambahkan, keberadaan KDKMP diharapkan mampu memperlancar distribusi kebutuhan pokok hingga wilayah desa dan kelurahan. Jaringan koperasi tersebut juga berpotensi meningkatkan efisiensi rantai pasok sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh berbagai kebutuhan pangan.

“KDKMP diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok sekaligus meningkatkan efisiensi rantai pasok, sehingga distribusi barang semakin efektif hingga tingkat desa dan kelurahan,” katanya.

Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan, BULOG siap mendukung operasionalisasi KDKMP melalui optimalisasi pasokan dan penguatan pelayanan distribusi beras SPHP. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di masyarakat.

“BULOG berkomitmen menjaga kesiapan pasokan dan memperkuat pelayanan distribusi beras SPHP sesuai penugasan pemerintah. Kami berharap KDKMP semakin berperan dalam mendekatkan akses pangan kepada masyarakat serta mendukung stabilisasi pasokan dan harga,” ungkapnya.

Baca juga:  Pemerintah Daerah Diminta Antisipasi Kamtibmas Selama Ramadhan

Khusus pada 107 titik KDKMP yang menjadi sasaran monitoring, pesanan beras SPHP tercatat mencapai 53,5 ton. BULOG menargetkan pelayanan seluruh pesanan tersebut rampung pada 14 Oktober 2026 untuk mendukung kesiapan koperasi dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

BULOG juga memperkuat koordinasi dengan PT Agrinas Pangan Nusantara, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengintegrasikan rantai pasok dari hulu hingga hilir. Upaya ini diharapkan meningkatkan efektivitas penyaluran beras SPHP sekaligus memperkuat keberlanjutan operasional koperasi sebagai pusat pelayanan kebutuhan pokok.

Melalui perluasan jaringan KDKMP, BULOG berharap distribusi pangan semakin merata, rantai pasok lebih pendek, dan akses masyarakat terhadap beras SPHP semakin luas. Penguatan koperasi juga diharapkan mendorong aktivitas perdagangan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.

BULOG menegaskan komitmennya mendukung KDKMP sebagai bagian dari program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan memperkuat ketahanan pangan nasional, menggerakkan ekonomi kerakyatan, serta mendukung swasembada pangan berkelanjutan.(aln)


TERKINI

Rekomendasi

...