JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Mengantisipasi kedatangan musim penghujan serta potensi bencana hidrometeorologi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus mulai mematangkan langkah penanganan dan mitigasi bencana. Salah satu terobosan penting yang disiapkan adalah wacana pembentukan forum resmi organisasi relawan kebencanaan di Kabupaten Kudus.
Gagasan tersebut mengemuka dalam pertemuan koordinasi BPBD Kudus bersama puluhan organisasi relawan kebencanaan. Langkah ini diambil guna memperkuat koordinasi, legalitas, serta efektivitas pembagian tugas di lapangan saat terjadi bencana.
Ex-Officio BPBD Kabupaten Kudus, Eko Djumartono, mengungkapkan bahwa selama ini wadah atau forum relawan kebencanaan yang memiliki legalitas resmi di Kabupaten Kudus belum pernah dibentuk. Oleh karena itu, Pemkab Kudus melalui BPBD berencana memfasilitasi legalisasi forum tersebut jika memang disepakati oleh mayoritas organisasi relawan.
‘’Selama ini kan belum ada legalitas forum relawan kebencanaan. Rencananya nanti akan kami buat secara resmi, ada berita acara, penetapan, hingga pemilihan ketua yang dipilih dari dan oleh para relawan sendiri,’’ ujar Eko, baru-baru ini.
Menurut Eko, pembentukan forum ini sangat vital untuk mempermudah komunikasi dan manajemen pergerakan relawan. Dari data yang tercatat, terdapat sekitar 76 hingga 80 organisasi relawan di Kabupaten Kudus. Mulai dari RAPI, PMI/Palang Merah, FKPPI, hingga relawan berbasis kemasyarakatan dan keagamaan.
Tanpa adanya koordinasi yang padu, penanganan bencana di lapangan berisiko menjadi tidak efektif dan tumpang tindih.
‘’Jangan sampai ketika ada kejadian kecil seperti pohon tumbang satu, yang datang empat organisasi relawan bersamaan. Tapi saat bencana besar seperti banjir, justru bergerak sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang jelas. Dengan adanya forum, pembagian peran dan komando evakuasi menjadi lebih tertata,’’ terangnya.
Meski demikian, Eko menegaskan bahwa kendali penuh penanganan bencana tetap berada di bawah komando BPBD Kabupaten Kudus. Forum relawan dihadirkan sebagai mitra strategis untuk memperlancar arus informasi dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.
‘’Tetapi kami (Pemkab Kudus) menyerahkan keputusan penuh kepada seluruh elemen relawan mengenai perlu tidaknya pembentukan forum resmi tersebut,’’ tandasnya.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Kudus, Eko Hari Djatmiko, menambahkan saat ini telah dilakukan pemetaan dan mitigasi wilayah rawan bencana, khususnya banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.
Berdasarkan prakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), awal musim penghujan di wilayah Kudus diprediksi mulai masuk pada bulan November.
‘’Pemetaan dan mitigasi bencana sudah siap. Untuk ancaman banjir, fokus pantauan kita masih berada di lima kecamatan rawan, yaitu Undaan, Mejobo, Jati, Kaliwungu, dan Jekulo,” jelas Eko Hari Djatmiko.
Pihaknya berharap, intensitas curah hujan pada musim penghujan mendatang berada pada kondisi normal,’’Tetapi kami tetap menyiagakan seluruh personel serta peralatan mitigasi agar siap merespons potensi darurat bencana sejak dini,’’ pungkasnya. (han/rit)
