JATENGPOS.CO.ID, KLATEN- Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengguncang Kabupaten Klaten. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo diamankan bersama 19 orang lainnya dalam operasi yang diduga berkaitan dengan penerimaan uang, pengadaan barang dan jasa, hingga pengondisian audit.
Operasi tersebut berlangsung di dua lokasi, yakni Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan Jakarta. Dari operasi itu, tim KPK turut mengamankan uang tunai yang berdasarkan penghitungan awal mencapai sekitar Rp 1 miliar.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya penindakan tersebut. Ia menyebut, total terdapat 20 orang yang diamankan, terdiri dari penyelenggara negara, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, serta pihak swasta.
“Dalam peristiwa ini, Tim KPK mengamankan sejumlah 20 orang,” ungkap Budi kepada wartawan, Kamis (15/10/2026).
Hamenang menjadi salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut. Setelah dibawa oleh tim KPK, ia menjalani pemeriksaan awal di Polres Klaten bersama sejumlah pihak lainnya yang ditangkap di wilayah tersebut.
“Para pihak yang diamankan di Klaten saat ini masih dilakukan permintaan keterangan di Polres Klaten. Salah satunya adalah Bupati Klaten,” ujar Budi.
Sementara itu, pihak-pihak yang diamankan di Jakarta menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Penyidik masih mendalami keterangan mereka untuk mengungkap konstruksi perkara yang melatarbelakangi operasi tersebut.
Di samping mengamankan sejumlah orang, penyidik menyita uang tunai yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diusut. Nilai uang tersebut masih dalam proses penghitungan.
“Tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai. Masih proses hitung. Hitungan awal sementara sekitar Rp 1 miliar,” tutur Budi.
Dugaan Suap hingga Pengondisian Audit BPK
Kasus yang menyeret Hamenang menjadi perhatian karena dugaan praktik korupsi yang diusut KPK tidak hanya berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.
Budi menjelaskan, operasi tersebut diduga berkaitan dengan suap atau penerimaan lain oleh penyelenggara negara, baik yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, maupun penerimaan dari organisasi perangkat daerah (OPD).
KPK juga mendalami dugaan pemberian uang oleh bupati kepada oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berkaitan dengan pengondisian audit.
“Sehingga pihak-pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, selain bupati selaku penyelenggara negara, juga ASN baik di lingkungan Pemkab Klaten maupun BPK, serta unsur swasta,” kata Budi.
Dugaan tersebut menempatkan proses pemeriksaan keuangan pemerintah daerah sebagai salah satu aspek yang turut disorot dalam penyidikan. Namun, hingga berita ini ditulis, KPK belum membeberkan secara terperinci identitas seluruh pihak yang diamankan, aliran uang, maupun bentuk transaksi yang sedang didalami.
Status hukum Hamenang dan pihak-pihak lainnya juga masih menunggu perkembangan resmi dari KPK setelah pemeriksaan awal.
Wabup Lindha Benny Menghindar
Kabar OTT tersebut turut menyita perhatian karena muncul hanya beberapa hari setelah Lindha Benny dilantik menjadi Wakil Bupati Klaten. Peristiwa itu membuat situasi kepemimpinan di Kabupaten Klaten menjadi sorotan publik.
Di tengah merebaknya kabar penindakan terhadap Hamenang, Lindha Benny justru terekam berlari menghindari kejaran awak media yang berusaha meminta konfirmasi.
Momen tersebut terjadi ketika Lindha mendampingi kunjungan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria untuk memantau Koperasi Desa Merah Putih di Desa Jetis, Kecamatan Delanggu.
Agenda peninjauan berlangsung mulai sekitar pukul 10.00 WIB. Saat wartawan berusaha meminta tanggapan mengenai kabar OTT terhadap bupati yang menjadi pasangannya dalam pemerintahan daerah, Lindha memilih berlari meninggalkan awak media.
Belum ada keterangan lebih lanjut mengenai alasan Lindha menghindari pertanyaan wartawan tersebut. Sikap itu pun belum dapat dimaknai sebagai bentuk tanggapan atas perkara yang tengah ditangani KPK.
Di tengah situasi tersebut, perhatian publik tertuju pada kelanjutan pemerintahan Kabupaten Klaten dan kepastian informasi mengenai perkara yang menjerat kepala daerahnya.
Gubernur Ahmad Luthfi Prihatin
Kabar penindakan KPK terhadap Hamenang juga mendapat perhatian Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Gubernur yang melantik Lindha Benny tiga hari sebelumnya itu menyatakan keprihatinannya, sembari mengingatkan agar semua pihak menunggu penjelasan resmi KPK.
“Tentu saya sangat prihatin dan prihatin dan prihatin sekali. Jadi pertama, saya prihatin kalau memang (OTT) itu benar,” ujar Luthfi seusai menghadiri kegiatan di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis (15/10/2026).
Menurut Luthfi, upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih tidak cukup hanya mengandalkan sistem dan aturan kelembagaan. Integritas individu yang menjalankan kewenangan pemerintahan juga menjadi faktor penting.
Ia menekankan, dugaan tindak pidana korupsi harus dilihat berdasarkan perbuatan orang yang diduga terlibat dan bukti yang dimiliki penegak hukum, bukan semata-mata dikaitkan dengan jabatan atau institusi yang dipimpinnya.
“Artinya bukan bupati, gubernur, kepala dinas, tetapi orang. Jadi unsur melawan hukum bagi kita, terkait tindak pidana korupsi adalah orang. Barang siapa, berarti siapa yang melakukan terkait bukti permulaan dan bukti cukup tindak pidana korupsi,” kata Luthfi.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah proses penanganan perkara yang masih berlangsung. Karena itu, kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab dan dugaan tindak pidana yang terjadi tetap bergantung pada hasil penyidikan KPK.
Sementara itu, Polresta Klaten membenarkan bahwa pihaknya membantu pelaksanaan tugas tim antirasuah di wilayah tersebut.
“Polresta Klaten membackup pelaksanaan tugas dari KPK di Klaten,” kata Kapolresta Klaten Kombes Ari Cahya Nugraha saat dikonfirmasi wartawan.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum mengumumkan secara lengkap konstruksi perkara maupun keputusan mengenai status hukum seluruh pihak yang diamankan.
Penyidik masih mendalami dugaan penerimaan uang dan pengondisian audit, termasuk peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut. Publik kini menunggu penjelasan resmi KPK untuk mengetahui sejauh mana dugaan praktik korupsi itu berlangsung dan siapa saja yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum. (muz)
